Semua Pihak Harus Cegah Kecurangan

JAKARTA - Semua pihak terkait mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi masyarakat sipil, media massa, akademisi hingga masyarakat luas untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu 2024.

Hal tersebut diungkapkan Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono seiring dengan adanya kekhawatiran akan potensi kecurangan selama pemungutan hingga penghitungan suara. Oleh sebab itu, dia meminta penyelenggara dan peserta pemilu untuk membuktikan komitmennya.

"Penyelenggara dan peserta pemilu harus membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas Pemilu 2024 dengan menjalankan kompetisi ini secara adil dan bersih dari politik uang serta tekanan politik," kata Arfianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/2).

Arfianto kemudian mengatakan perlu langkah bersama untuk mencegah kecurangan. Pertama, kata dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kelompok masyarakat sipil dapat mencegah adanya transaksi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pada tahapan pemungutan hingga penghitungan suara agar tidak terjadi penyelewengan suara.

"Kedua, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, harus memaksimalkan keterbukaan data pemilu untuk mencegah kecurangan pada Pemilu 2024. Misalnya, dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap)," ujarnya.

Arfianto mengatakan bahwa keterbukaan data pemilu menjadi penting karena diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemilu menjadi lebih berintegritas. "Dengan keterbukaan data pemilu, maka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk dalam mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini sangat penting untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu," tuturnya.

Oleh sebab itu, Arfianto berharap Sirekap bukan hanya menampilkan hasil pemungutan suara saja, tetapi juga informasi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan, suara tidak sah, sisa kertas suara yang tidak digunakan, dan kertas suara yang rusak.

Menurutnya kecurangan bisa terjadi di semua jenis pemilihan, sehingga fokus pengawasan bukan hanya pada satu jenis pemilihan saja, misalnya, hanya fokus pada pengawasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), tetapi seharusnya juga pemilihan legislatif (Pileg) yang juga rentan dengan kecurangan.

Jujur dan Adil

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendukung netralitas para penyelenggara Pemilu 2024 agar pemilihan berjalan secara jujur dan adil serta menghasilkan pemimpin bangsa yang sesuai pilihan rakyat.

"Sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan pemilu, para penyelenggara di lapangan, baik dari KPU, Bawaslu, serta aparat lainnya harus mampu bertugas secara jujur dan adil, sehingga masyarakat bisa menyalurkan pilihan mereka secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sesuai hati nuraninya," kata Lestari, Senin.

Rerie, sapaan akrab Lestari, juga menekankan pentingnya perhatian kepada para pelaksana pemilu, termasuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dalam melaksanakan tugasnya.

Diketahui, pada penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU RI telah melantik secara serentak 5,74 juta anggota KPPS di 71 ribu lokasi pada bulan Januari lalu. Seluruhnya bertugas di 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan di luar negeri.

"Jutaan jumlah pelaksana pemilu itu harus benar-benar mendapat perhatian bersama dari sisi keamanan, kesehatan, dan kenyamanan dalam menjalankan tugasnya agar dapat menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil," ujarnya.