DKI fokus pertahankan tingkat keamanan pangan yang beredar di Jakarta

Jakarta -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) fokus mempertahankan tingkat keamanan pangan yang beredar di Jakarta selama 2024.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati menyebutkan, kegiatan Pengawasan Pangan Terpadu oleh Dinas KPKP DKI memberikan dampak yang positif.

Berdasarkan data yang diperoleh, kata Suharini saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, persentase keamanan pangan yang beredar di Jakarta mencapai 99,98 persen pada tahun 2023.

"Kalau saat ini sudah pada angka 99,8 persen, tentu harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, mengantisipasi masih ditemukannya kandungan bahan berbahaya pada produk pangan yang beredar," katanya.

Ketua Sub Kelompok Urusan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas KPKP DKI Jakarta, Solihin mengatakan, pengawasan pangan terpadu tahun ini menyasar produk hasil pertanian dan peternakan.

Pada kegiatan pengawasan tersebut dilakukan pengambilan dan pengujian sampel yang terdiri dari sampel pertanian dan peternakan.

Semua sampel diperiksa langsung di lokasi (on the spot) dan didukung oleh operasional mobil laboratorium yang terdiri dari mobil laboratorium pertanian dan peternakan.

"Dalam sehari kita lakukan pengawasan ke lima pasar. Berdasarkan evaluasi kesadaran masyarakat semakin bagus, maka dikurangi frekuensinya," katanya.
Tahun lalu untuk satu pasar tiga kali diambil sampelnya dalam satu tahun. "Tahun ini satu pasar diambil dua kali sampelnya," kata Solihin.

Dinas KPKP DKI Jakarta juga terus berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya dan secara khusus dengan pengelola masing-masing pasar agar seluruh pihak terlibat untuk melakukan pengawasan.

Selain itu, Dinas KPKP DKI Jakarta juga melakukan pemantauan ke sentra-sentra sayuran dan peternakan di luar kota beberapa kali. Upaya tersebut didampingi dinas pangan setempat untuk memastikan dan menjaga pangan yang akan disuplai ke Jakarta sehat sertaaman.

"Kita sifatnya pembinaan kepada pedagang, ketika ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, klorin, residu, pestisida dan kebusukan maka kita telusuri dari mana sumbernya, kita tanya pedagangnya," katanya.
Menurut dia, sanksi yang diberikan maksimal bentuknya pemusnahan.