Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Puan Maharani Sebut Perangkat Desa Setuju Revisi UU Desa Dibahas Usai Pemilu

13 Selasa, 06 Feb 2024, 13:56 WIB | Oleh: Tim Penulis
Puan Maharani Sebut Perangkat Desa Setuju Revisi UU Desa Dibahas Usai Pemilu Puan Maharani Sebut Perangkat Desa Setuju Revisi UU Desa Dibahas Usai Pemilu Doc: antarafoto
Ket. Puan Harani saat Rapat Paripurna ke-12 DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut perwakilan perangkat desa memahami serta menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan dibahas setelah gelaran Pemilu 2024.

Puan mengatakan pimpinan DPR telah bertemu dengan para perwakilan perangkat desa sebelum Rapat Paripurna ke-12 DPR RI, Selasa. Namun, DPR akan menjalani masa reses pada 7 Februari hingga 4 Maret, sehingga sidang selanjutnya akan dilaksanakan setelah hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

"Mereka juga memahami bahwa agar mekanisme berjalan dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada, karenanya pembahasan selanjutnya akan dibahas di masa sidang selanjutnya," kata Puan saat Rapat Paripurna ke-12 DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Sebelumnya, Senin (5/2), Badan Legislasi DPR bersama Kementerian Dalam Negeri telah membahas Revisi UU Desa. Saat ini, lanjut Puan, substansi pembahasan Revisi UU Desa telah selesai.

Dia pun menegaskan bahwa DPR berkomitmen menyelesaikan Revisi UU Desa pada waktunya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal itu pun sudah disepakati oleh perwakilan perangkat desa.

Selain itu, Puan juga mengajak para anggota dewan untuk turut menyampaikan kabar tersebut kepada para perangkat desa saat para legislator itu kembali ke daerah pemilihannya masing-masing selama masa reses.

Puan mengingatkan jangan sampai DPR dianggap sebagai lembaga yang tidak melaksanakan aspirasi rakyat sesuai dengan fungsi konsitusionalnya.

"Karenanya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta perdamaian yang ada, saya harapkan semuanya dapat menginformasikan hal ini," kata Puan.

Pada pembahasan Revisi UU Desa, Senin, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kepada para anggota Baleg DPR soal usulan pasal yang akan diubah, ditambah, bahkan dihapus. Kemudian, hal itu akan dibawa Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
idbuild web detail

Beras untuk Stabilisasi Malah Diselewengkan di Palembang

49 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Beras untuk Stabilisasi Mal...
Nasional
Para Pekerja Juga Berhak Me...

Pergerakan Harga Emas Hari Ini

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Rona
Pergerakan Harga Emas Hari Ini

PDIP Keluarkan Kriteria Calon Wapres

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
PDIP Keluarkan Kriteria Cal...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +