“Tragedi 2019' Jangan Terulang

Arfianto menambahkan kesiapan petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting untuk mencegah munculnya kekacauan yang timbul di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, kesiapan petugas KPPS juga untuk mencegah berlarut-larutnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sehingga tidak menimbulkan persoalan kesehatan bagi mereka, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

Ia mengingatkan KPU untuk dapat mengawasi jalannya proses yang terjadi di daerah mengenai adanya dugaan kasus-kasus pemotongan uang makan, uang transportasi hingga honor yang yang beredar di pemberitaan media massa dan media sosial. "Jangan sampai ada pemotongan honor oleh oknum tertentu yang membuat kinerja KPPS terhambat sehingga dapat mengganggu jalannya pemungutan suara," tegasnya.

Terlebih, pada Sabtu kemarin, Ketua KPPS Kelurahan Baturaja Permai, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan meninggal dunia usai mengikuti sosialisasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pilpres dan Pileg Pemilu 2024. "Korban bernama Ferry Alamsyah diduga kelelahan setelah mengikuti pengarahan penggunaan Sirekap Pilpres dan Pileg 2024 pada Jumat (2/2)," kata Anggota KPU OKU, Mario di Baturaja, Sabtu.

Dia mengatakan, Ferry Alamsyah diketahui baru delapan hari dilantik sebagai Ketua KPPS di Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, korban mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala akibat tekanan darah tinggi dengan tensi 250 per 140.

Simulasi Kesiapan

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan Hafiz menilai KPPS berperan penting dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu yang akan bergulir pada 14 Februasi 2024 nanti. Oleh karena itu, kesiapan KPPS harus menjadi perhatian, tidak hanya dalam menjaga keberlangsungan proses pemungutan suara yang adil, tapi juga dari segi kesiapan kesehatannya.

Menurutnya, petugas KPPS mesti melakukan simulasi-simulasi terkait proses pemungutan suara. Selain melengkapi proses bimbingan teknis (bimtek) yang telah diberikan, simulasi dapat menjadikan KPPS lebih siap.

"Sehingga nanti ketika jalannya penghitungan suara misalnya yang sangat melelahkan prosesnya itu, itu bisa lebih terbiasa gitu ya. Sehingga pekerjaannya pun juga lebih mudah, nggak harus mikir dua kali misalnya, dan seterusnya," ujar Kahfi, kepada Koran Jakarta, Minggu (4/2).

Dia menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memberi perhatian lebih terhadap hal tersebut dengan memberi batasan usia anggota KPPS maksimal 55 tahun. Salah satunya dengan memberi materi risk management dalam proses bimtek.