Menjaga Kedaulatan Indonesia di Angkasa dengan Bisnis Satelit 

Menurut Ridwan, untuk mendorong bisnis satelit di RI, pemerintah perlu melakukan beberapa hal. Misal pertama, dengan memberikan peluang kepada swasta dan BUMN untuk menyediakan komunikasi satelit geostasioner, karena satelit GEO masih dibutuhkan, Pembanguannya bisa dengan isentif berupa dana universal service obligation (USO) dan APBN.

Kemudian, dengan membentuk satelit nasional milik Indonesia dan asing dengan akses ke NMS (monitoring). Selanjutnya, gateway berada dalam yuridiksi Indonesia. Ini untuk mengantisipasi tingginya satelit LEO yang cakupannya adalah global. "Di sini peran Satelit Bakti bukanlah sebagai kompetitor operator tapi jadi pelengkap," katanya.

"Hal ini penting untuk memastikan agar Negara memiliki kendali atas infrastruktur siber serta kebijakan internet seperti trust positive yang dijalankan oleh Kominfo dan kebijakan lawful intercept dapat dilaksanakan," lanjut Ridwan.

Sementara mantan Ketua ASSI Periode 2005-2011 Tonda Priyanto menyebutkan, Indonesia sudah memiliki satelit sejak 1976 yang berguna sebagai penanda kedaulatan bangsa, pemersatu bangsa serta menjamin keamanan bangsa. Di Asia Pasifik, pertumbuhan bisnis satelit sangat tinggi terutama di India, didorong oleh penggunaan konektivitas global, meningkatnya peluncuram satelit LEO, serta meningkatnya peluncuran satelit internet untuk pertahanan.

"Untuk Indonesia, satelit menjadi bagian complimentary solutions jaringan telekomunikasi, jadi GEO dan LEO bisa saling melengkapi sesuai dengan kebutuhannya, " kata Tonda.

Apalagi, tak semua wilayah bisa terkoneksi dengan jaringan serat optik. Menurut Tonda, terdapat beberapa aspek agar bisnis satelit di RI bisa sukses. Antara lain, dinamika pasar dan model bisnis satelit, kemitraan dan kolaborasi, aspek regulasi hingga talenta dalam negeri dan internasional.

"Talenta tidak hanya dari sisi teknis tapi juga kepemimpinan atau leadership yang punya visi jangka panjang dan global," katanya.

Infrastruktur satelit Dalam diskusi tersebut, Ketua Bidang Infrastruktur Nasional MASTEL Sigit Puspito Wigati Jarot menyoroti soal kebutuhan infrastruktur satelit terutama untuk kebutuhan telekomunikasi.

Menyitir data Bryce Tech, sepanjang 2022 ekonomi angkasa global mencapai 384 miliar dollar AS, yang mana sebanyak 281 miliar dollar AS atau 73 persen merupakan industri satelit. Sebanyak 281 miliar dollar AS pendapatan industri satelit sepanjang 2022 terbagi atas industri layanan satelit 113 miliar dollar AS, ground equipment 145 miliar dollar AS, manufaktur satelit 15,8 miliar dollar AS, peluncuran 7 miliar dollar AS.

Sepanjang 2022, investasi publik di angkasa, baik untuk kepentingan sipil maupun militer mencapai 99 miliar Euro menurut Euroconsult, yang mana 60 persennya dari Amerika Serikat (AS), disusul Eropa 14 persen, China 11 perseb, Jepang 5 persen, Rusia 3 persen, India 2 persen dan sisa negara lain 5 persen.

"Hingga 2030 diperkirakan akan ada 60.000-100.000 satelit dibandingkan 11.000 peluncuran satelit dalam 60 tahun. Sementara, pertumbuhan sektor angkasa diperkirakan mencapai 11 persen secara tahunan hingga 2030," ujar Sigit.

Tantangan menjalankan bisnis satelit HTS Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kominfo Sri Sanggrama Aradea membeberkan saat ini di Bakti Kominfo, satelit masuk dalam lapis jaringan infrastruktur telekomunikasi nasional. Indonesia saat ini memiliki satelit multifungsi satria 1 yang merupakan High-Throughput Satellite (HTS) berkapasitas 150 Gbps. Satria 1 diluncurkan pada akhir Juni 2023 dan menggunakan skema KPBU.

Sementara commercial operation date-nya pada 2 Januari 2024. Sementara satelit Satria 2 akan dibangun dalam bentuk twin satellite yakni Satria 2A dan 2B, yang akan memberikan kapasitas 300 Gbps agar layanan internet yang tersedia semakin andal dan cepat.