Menjaga Kedaulatan Indonesia di Angkasa dengan Bisnis Satelit 

JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar selayaknya memberikan perhatian kepada bisnis satelit. Sayangnya, bisnis satelit di Indonesia jarang diperbincangkan dan kurang mendapatkan perhatian. Padahal, satelit selain menjadi tulang punggung telekomunikasi, juga sebagai wujud kedaulatan di angkasa.

Dengan demikian, potensi bisnis satelit di Indonesia sangat besar mengingat besarnya cakupan wilayah kepulauan Indonesia yang harus terkoneksi telekomunikasi. Saat ini, di Indonesia terdapat satelit Geostationery Orbit (GEO) dan Low Earth Orbit (LEO). Dari sisi jarak, satelit GEO lebih tinggi orbitnya ketimbang LEO. Satelit GEO menawarkan kestabilan posisi yang unggul dengan kapasitas transponder yang besar yang ideal untuk melayani wilayah geografi Indonesia yang luas.

Sementara satelit LEO menawarkan latensi rendah dengan kecepatan tinggi, namun kapasitas transpondernya terbatas. Satelit inilah yang "booming" dalam 4-5 tahun terakhir, terutama untuk memenuhi kebutuhan broadband yang juga semakin tinggi. Namun umur satelit ini juga pendek hanya sekitar 5 tahun, serta butuh banyak satelit untuk mencakup banyak lokasi.

Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto mengatakan, bicara mengenai satelit tak bisa terlepas dari slot orbit karena pertumbuhan jumlah satelit harus mempertimbangkan juga pengelolaan slot orbit. Slot orbit menjadi krusial lantaran tanpa slot orbit tidak bisa ditempatkan satelit di angkasa. Slot orbit juga menjadi wujud kedaulatan sebuah bangsa di angkasa.

"Sekali kita melepas slot orbit atau tidak memanfaatkan slot orbit, kerugian besar bagi bangsa ini," kata Doni di acara Diskusi IndoTelko Forum bertema "Menatap Masa Depan Bisnis Satelit GEO" di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, bisnis satelit di Indonesia jarang diangkat isunya, di luar soal peluncurannya atau jika ada masalah, lantaran saat ini Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) ahli industri satelit. Selain itu, industri lokal atau startup belum banyak memanfaatkan untuk mengembangkan bisnis satelit.

"Karena itu kita harus mulai mengatasi tantangan talenta berkualitas, tantangan teknis, dan memperbesar kolaborasi antarpemain industri agar Indonesia jadi pemain besar di bisnis satelit global," pungkas Doni.

Peluang bisnis satelit Dosen ITB, Kelompok Keahlian Telekomunikasi M Ridwan Effendy menyoroti bagaimana pentingnya bisnis satelit terutama untuk menjaga kedaulatan bangsa.

"Kalau kita bicara kedaulatan kuncinya ada pada kendali, apakah kita bisa kendalikan bisnis satelit, kendalikan keamanannya, kendalikan dari serangan-serangan yang mengancam dan sebagainya," kata dia.

Menurut dia, saat ini ada beberapa satelit nasional yang mengorbit, seperti BRIsat yang akan mengorbit hingga 2031, satelit Nusantara Satu hingga 2034, Telkom 3S hingga 2032 dan satelit Merah Putih hingga 2033. Dengan demikian total kapasitas satelit nasional mencapai 8653 MHz dengan kapasitas ekuivalen 17 Gbps.

"Selanjutnya, ada HTS Bakti Ka Band di orbit 146 BT yang sudah diluncurkan dan menyusul HTS Telkomsat yang akan menggantikan Orbit 113 yang semula Palapa D Indosat pada 2024. Faktanya, kapasitas selalu habis sebelum satelit meluncur, slot itu penuh," kata Ridwan.

Untuk itu, perlu kerja sama bagaimana membuat satelit asing berguna bagi kedaulatan Indonesia, terutama dengan cara mengendalikan NMS dan Gatewaynya harus di Indonesia, demi keamanan negara.

Menurut Ridwan, untuk mendorong bisnis satelit di RI, pemerintah perlu melakukan beberapa hal. Misal pertama, dengan memberikan peluang kepada swasta dan BUMN untuk menyediakan komunikasi satelit geostasioner, karena satelit GEO masih dibutuhkan, Pembanguannya bisa dengan isentif berupa dana universal service obligation (USO) dan APBN.

Kemudian, dengan membentuk satelit nasional milik Indonesia dan asing dengan akses ke NMS (monitoring). Selanjutnya, gateway berada dalam yuridiksi Indonesia. Ini untuk mengantisipasi tingginya satelit LEO yang cakupannya adalah global. "Di sini peran Satelit Bakti bukanlah sebagai kompetitor operator tapi jadi pelengkap," katanya.

"Hal ini penting untuk memastikan agar Negara memiliki kendali atas infrastruktur siber serta kebijakan internet seperti trust positive yang dijalankan oleh Kominfo dan kebijakan lawful intercept dapat dilaksanakan," lanjut Ridwan.