Dinasti Politik Hari Ini, Upaya yang Bisa Dilakukan untuk Memutus Rantainya

Wawan Kurniawan, Universitas Indonesia

Dinasti politik seringkali diartikan sebagai warisan kekuasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pada satu sisi, memang keberadaan dinasti politik dapat menciptakan citra stabilitas dan kontinuitas. Keluarga-keluarga politik ini biasanya memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan sehingga mereka punya "keakraban" dengan rekam jejak dan kebijakan negara. Ini bisa membuat pemilih merasa lebih nyaman. Misalnya, pemilih yang lebih condong memilih seseorang dari dinasti politik umumnya meyakini bahwa individu tersebut akan melanjutkan kebijakan dan tradisi yang telah ada.

Namun di sisi lain, dinasti politik berpotensi membawa dampak negatif yang signifikan. Ini karena pewarisan kekuasaan sangat lekat dengan nepotisme dan menyebabkan kurangnya kesegaran dalam ide-ide politik. Pemilih yang lebih kritis akan menyadari bahwa dinasti politik dapat menghambat inovasi dalam proses politik. Isu seperti korupsi, favoritisme, dan pengabaian meritokrasi sering menjadi keprihatinan utama.

Lebih jauh, dinasti politik juga dapat memengaruhi proses pemilihan melalui penggunaan sumber daya yang substansial. Keluarga-keluarga ini sering memiliki akses ke jaringan sosial, keuangan, dan media yang luas, memberi mereka keuntungan dalam kampanye dan menjangkau pemilih. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik, karena calon yang bukan berasal dari dinasti politik mungkin kesulitan untuk bersaing.

Dinasti politik seharusnya menjadi hal yang patut diberi perhatian khusus. Kita butuh upaya untuk memutus rantai dinasti yang dapat mengikat kebebasan kita nantinya.

Dinasti politik hari ini

Sebuah riset tentang dinasti politik dalam tiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sepanjang 2017-2020, dengan total 508 kabupaten/kota, menunjukkan bagaimana elektabilitas kandidat yang berasal dari dinasti politik cenderung tinggi.

Dari total 508 itu, terdapat 247 kabupaten/kota yang memiliki kandidat bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang memiliki hubungan darah ataupun perkawinan dengan figur yang memiliki jabatan, seperti kepala daerah, anggota dewan yang berada di DPR/DPRD, baik yang masih berkuasa ataupun berkuasa pada
periode sebelumnya. Dari 247 itu, kandidat dinasti politik menang di 170 kabupaten/kota atau persentasenya mencapai 69%.

Sementara itu secara jumlah kandidat, calon bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota yang terindikasi berasal dari dinasti politik adalah sebanyak 305 orang, atau 10% dari total 3.030 jumlah kandidat.

Walaupun hanya 10% jumlah kandidat yang terindikasi dinasti politik, namun rasio kemenangan mereka mencapai 69%. Artinya, kandidat yang terafiliasi dinasti memiliki probabilitas yang besar untuk memenangkan kontes politik.

Biasanya, keterpilihan tersebut dipengaruhi oleh program kerja pendahulunya yang dianggap cukup memuaskan atau telah memiliki popularitas yang lebih tinggi. Sebagai contoh, masyarakat merasa puas dan percaya akan kepemimpinan seorang kepala daerah, maka jika di periode berikutnya anaknya maju dalam Pilkada, anak tersebut akan dengan mudah memenangkan pemilihan karena diyakini akan melanjutkan program orang tuanya tersebut.

Ini kerap terjadi di daerah yang pembangunan infrastrukturnya pesat, seperti pembangunan jalan raya, karena infrastruktur adalah program yang dapat dirasakan langsung oleh publik.

Namun, sebagai konsekuensinya, langgengnya dinasti politik dapat menyebabkan meluasnya budaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kita bisa melihat kasus Bupati Klaten Sri Hartini, yang akhirnya terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016. Sri Hartini dianggap berasal dari dinasti politik karena mendiang suaminya, Haryanto Wibowo, juga pernah menjabat Bupati Klaten periode 2000-2005.