Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

KPAI Minta KPU dan Bawaslu Optimalkan Pemantauan Agar Anak Tak Jadi 'Komoditas' di Pemilu

12 Jumat, 12 Jan 2024, 14:02 WIB | Oleh: Tim Penulis
KPAI Minta KPU dan Bawaslu Optimalkan Pemantauan Agar Anak Tak Jadi 'Komoditas' di Pemilu KPAI Minta KPU dan Bawaslu Optimalkan Pemantauan Agar Anak Tak Jadi 'Komoditas' di Pemilu Doc: antarafoto
Ket. Komisioner KPAI Dyah Puspitarini

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta KPU dan Bawaslu mengoptimalkan pemantauan untuk memastikan anak tidak dilibatkan dalam kampanye dan menjadi komoditas pemilu.

"Hingga kini masih ditemukan pelanggaran terkait anak ikut dalam kampanye, harapan kami agar Bawaslu dan KPU terus melakukan pemantauan," kata Komisioner KPAI Dyah Puspitarini saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (12/1).

Dyah mengatakan bahwa hingga hari ke-45 masa kampanye Pemilu 2024, KPAI masih mendapati peserta pemilu yang melibatkan anak untuk berkampanye bahkan menjadikan anak sebagai komoditas pemilu. Namun, ia tidak merinci satu per satu temuan tersebut.

Karena itu, Dyah meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu di tataran pusat hingga di daerah untuk tidak berhenti melakukan pemantauan dan upaya-upaya lainnya agar hal tersebut tidak terus terjadi. "Bawaslu dan KPU di daerah juga harus ikut memantau," kata dia.

Lebih lanjut, Dyah mengingatkan kembali adanya nota kesepahaman antara KPAI, Lembaga Nasional Hak Azasi Manusia (LNHAM), Bawaslu, dan KPU, terkait pemilu ramah anak yang harus ditaati bersama demi kebaikan anak-anak Indonesia di masa yang akan datang.

"KPAI, LNHAM dan Bawaslu serta KPU telah melakukan MoU terkait pemilu ramah anak, harus ditaati bersama," katanya.

Berkaca dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, KPAI ikut serta melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan anak dalam politik selama tahapan Pilpres 2014, Pilkada 2017 dan 2018, serta Pemilu 2019.

Hasil pengawasan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak peserta Pemilu dan Pilkada yang melibatkan anak pada masa kampanye dan jumlah sengketa penghitungan hasil pemilu hingga mencapai 248 kasus yang dilakukan oleh 12 partai politik nasional pada tahun 2014.

Selanjutnya, pada Pemilu 2019, didapati pelanggaran kurang lebih 80 kasus penyalahgunaan anak oleh partai politik peserta pemilu.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Ekonomi
Rupiah Kembali Tertekan, Ar...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap

Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.