Indonesia Siap Rampungkan Kode Etik LTS

MANILA - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada Selasa (9/1) mengatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan negara-negara Asia tenggara lainnya untuk menyelesaikan kode etik (Code of Conduct/CoC) yang telah lama tertunda untuk Laut Tiongkok Selatan (LTS), di mana banyak negara tetangganya memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Tiongkok.

"Terkait Laut Tiongkok Selatan, Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota Asean termasuk dengan Filipina, untuk menyelesaikan kode etik secepatnya," kata Menlu Retno pada konferensi pers bersama dengan mitranya dari Filipina, Enrique Manalo, di Manila, usai mengikuti sesi pertama pertemuan Komisi Gabungan Hubungan Bilateral Filipina-Indonesia ke-7 yang berlangsung selama dua hari.

"Kami pun menyambut baik Pernyataan tentang Menjaga dan Mempromosikan Stabilitas di Bidang Maritim di Asia tenggara (Statement on Maintaining and Promoting Stability in the Maritime Sphere in Southeast Asia) yang dikeluarkan oleh para Menteri Luar Negeri Asean pada tanggal 30 Desember tahun lalu. (Pernyataan) ini merupakan langkah penting untuk memastikan Laut Tiongkok Selatan tetap menjadi laut yang damai, stabil, dan sejahtera," imbuh Menlu Retno.

Pernyataan Menlu Retno itu disampaikan jelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Filipina.

Sementara itu Menlu Manalo menyatakan bahwa tantangan geopolitik saat ini baik di dalam maupun di luar kawasan Asia tenggara terus berdampak pada keamanan politik dan kepentingan ekonomi.

"Kemitraan kami (dengan Indonesia) yang telah lama terjalin, terus berkembang secara positif sehingga memungkinkan kami mengatasi banyak perkembangan selama bertahun-tahun serta perubahan lanskap regional dan global," kata menlu Filipina itu.

Berjalan Lambat

Asean dan Tiongkok selama bertahun-tahun telah mencoba menciptakan kerangka kerja untuk menegosiasikan kode etik, sebuah rencana yang sudah ada sejak tahun 2002. Namun kemajuannya berjalan lambat meskipun ada komitmen dari semua pihak untuk mempercepat dan mempercepat proses tersebut.

Tiongkok mempertaruhkan klaimnya atas peta mereka dengan menggunakan batas sembilan garis putus-putus (nine-dash line) yang melingkar sejauh 1.500 kilometer di selatan daratan Tiongkok, memotong zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Beijing mengajukan klaim besar-besaran atas jalur air tersebut, termasuk wilayah yang menurut negara-negara Asia tenggara seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam adalah bagian dari wilayah mereka.

Keputusan pengadilan arbitrase internasional pada tahun 2016 membatalkan sebagian besar klaim Tiongkok itu, namun keputusan itu telah ditolak oleh Beijing.

Situasi di LTS sendiri menjadi salah satu poin diskusi antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, selama kunjungan Presiden Indonesia ke Manila.

Ketegangan di LTS antara Filipina dan Tiongkok telah berkobar dalam beberapa bulan terakhir dengan kapal-kapal dari kedua negara saling berhadapan di perairan yang diperebutkan tersebut.ST/Bloomberg/I-1