Ini Panduan Membaca Janji-janji Capres-Cawapres Secara Kritis untuk Pemilih Pemula

Sementara pada tahun 2019, lima partai yaitu PDI-Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, dan Partai NasDem merupakan pengusul revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang justru berisiko melemahkan lembaga anti korupsi.

Tinjauan atas sikap politik ini dapat dilakukan tidak hanya di level legislatif tapi juga eksekutif. Kita bisa melihat bagaimana sikap pemerintah pusat maupun daerah, yang dalam beberapa kasus memunculkan kebijakan kontroversial seperti jam masuk sekolah pukul 05.00 WITA di Nusa Tenggara Timur (NTT) , ajakan untuk minum arak pagi dan malam salat berjamah berhadiah, dan lain sebagainya.

Data dan fakta track record tersebut lebih bisa kita jadikan bahan pertimbangan daripada slogan dan jargon partai.

3. Gunakan rasio, bukan emosi

Namun, tetap perlu diingat bahwa di Indonesia, batas ideologis antar-partai sering tidak jelas. Partai-partai cenderung lebih mengutamakan kepentingan politik praktis.

Contohnya, partai yang mengklaim ideologinya kerakyatan, dalam praktiknya bisa membiarkan mekanisme pasar bebas (neoliberalisme) menguasai pendidikan tinggi, (sebagaimana temuan riset saya di tahun 2016 & dan 2022).

Selain itu, perubahan situasi dan pergeseran relasi kuasa merupakan praktik lazim dalam politik Indonesia, sehingga track record juga perlu dipahami keterbatasannya. Hal ini sesuai dengan temuan riset dari Christian Staerklé, peneliti dari University of Lausanne, Swiss tentang psikologi politik. Artinya, tetap terdapat kemungkinan bahwa capres-cawapres terpilih tidak melakukan hal-hal sesuai track record mereka.

Karena itu, setelah melihat track record dan mengecek sikap politik tokoh dan partai pendukung, pemilih perlu mengutamakan pertimbangan rasional-ilmiah ketimbang sikap suka dan tidak suka secara subjektif.

Caranya adalah dengan mengkaji secara kritis janji-janji yang terlontar. Janji politik seperti makan siang dan minum susu gratis di sekolah, satu keluarga miskin satu sarjana , dan dana desa Rp 5 miliar perlu direspons dengan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti: Dananya dari mana? Dana yang akan diambil apakah akan mengurangi alokasi dana lain? Program mana yang akan diprioritaskan? Prediksi dampaknya seperti apa?

Pertimbangkan juga apakah perumusan janji-janji politik tersebut menggunakan pendekatan ilmiah atau lebih pada usaha untuk meraup suara belaka.

Mengingat bahwa pilihan kita menentukan bagaimana negara ini dijalankan setidaknya dalam lima tahun ke depan, para pemilih perlu mencermati dan memahami mana janji-janji yang realistis dan mana yang tidak.

Dengan membaca janji-janji politik capres-cawapres secara kritis dan rasional, pemilih tidak sekadar menjadi objek pasif sasaran meraih suara, melainkan pelaku aktif yang berkontribusi dalam keberlangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Edi Subkhan, Lecturer at the Department of Curriculum and Educational Technology, Faculty of Education and Psychology, Universitas Negeri Semarang