Ini Panduan Membaca Janji-janji Capres-Cawapres Secara Kritis untuk Pemilih Pemula

Edi Subkhan, Universitas Negeri Semarang

Memasuki masa kampanye Pemilu 2024, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), banyak membanjiri publik dengan janji-janji politik lewat visi-misinya.

Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, misalnya, menjanjikan penambahan kuota haji hingga pengesahan RUU perampasan aset.. Sementara pasangan nomor urut 2, Prabowo dan Gibran, antara lain mendorong hilirisasi dalam bidang ekonomi dan dana abadi pesantren. Pasangan nomor urut 3, Ganjar dan Mahfud, juga menjanjikan banyak hal, terutama distribusi pupuk dan pembangunan desa.

Dengan banyaknya paparan janji yang diterima publik, bagaimana caranya agar pemilih, terutama pemilih pemula yang belum memiliki pengalaman memilih sebelumnya, dapat menilai janji-janji tersebut secara kritis?

1. Lihat rekam jejak calon (track record)

Sifat politik praktis sebagai arena dan proses negosiatif dengan tujuan utama meraih kekuasaan dan mempertahankannya menjadikan janji-janji politik menjadi tidak pasti.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memprediksi nasib janji-janji politik adalah dengan melihat track record. Dalam hal ini, para pemilih, perlu melihat track record sikap, pandangan, dan kebijakan yang pernah diambil oleh pasangan capres-cawapres.

Lihat bagaimana Anies Baswedan, misalnya, ketika memimpin Kementerian Pendidikan dan Budaya (2014-2016), menjadi gubernur DKI Jakarta dan menjadi Rektor di Paramadina (2007-2015).

Lihat juga bagaimana kebijakan Gibran ketika menjadi Wali Kota Solo (2021 s.d. sekarang), atau bagaimana Ganjar ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah (2013 s.d. 2023).

Gagasan apa yang terlontar dan praktik baik apa yang dijalankan oleh mereka selama periode tersebut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita jadikan modal untuk memprediksi apakah janji yang ditawarkan sekarang berpeluang untuk terpenuhi atau tidak.

2. Cek sikap politik tokoh dan partai pendukung

Cara lain untuk menilai janji-janji pemilu adalah dengan meninjau sikap politik dari para tokoh dan partai penyokong ketiga capres-cawapres. Produk kebijakan apa yang didukung dan diperjuangkan oleh mereka? Adakah kebijakan yang benar-benar memihak publik?

PDI-Perjuangan, contohnya, sebagai pendukung utama pasangan calon (paslon) nomor tiga, selama berkuasa di parlemen memberikan dukungan pada penghapusan Ujian Nasional (UN).

Sementara pada tahun 2019, lima partai yaitu PDI-Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, dan Partai NasDem merupakan pengusul revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang justru berisiko melemahkan lembaga anti korupsi.