Legislator Nilai Warga Betawi Mampu jadi Gubernur DKI yang Independen
📅 Rabu, 13 Des 2023, 16:40 WIB | Oleh: Sujar
Doc: ANTARA/HO-Kelurahan Pondok Ranggon
Jakarta -- Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menilai warga keturunan suku Betawi mampu menjadi Gubernur DKI Jakarta yang independen di masa mendatang.
"Kalau Pilkada dengan sistem demokrasi, justru anak Betawi asli lebih mungkin menjadi Gubernur DKI Jakarta yang bagus dan independen," kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Taufik menuturkan karakteristik orang Betawi yang teguh mempertahankan dan lebih mengenal budayanya bahkan dinilai mampu menjadi Presiden bagi Indonesia di kemudian hari.
Kendati demikian, dia menegaskan jika memang nantinya orang Betawi terpilih menjadi Gubernur diharapkan memiliki bibit dan bobot unggul sehingga mampu berkontribusi bagi DKI Jakarta nantinya.
"Asalkan bibit-bibitnya kita persiapan dengan baik lewat prestasi di masyarakat atau menapaki karier di partai politik dengan jenjang yang baik," tuturnya.
Sementara, dihubungi terpisah, Ketua Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding menuturkan pihaknya yang memberikan usulan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk Presiden.
"Iya usulan dari Majelis Kaum Betawi, yuk kita coba memperhatikan keberadaan putra daerah gitu," ujar Haji Oding.
Menurut dia, kaum Betawi seharusnya juga diberi kesempatan untuk terlibat dalam posisi politik pemerintahan seperti misalnya menjadi Gubernur DKI.
Lanjut dia, jika putra daerah terpilih menjadi Gubernur DKI maka ada makna kekhususan atau representasi dalam RUU DKJ.
"Kalau Gubernur tetap dipilih lewat Pilkada, terus Wali Kota dipilih oleh Gubernur, apa bedanya Jakarta sebagai Ibu Kota atau tidak? Tidak ada bedanya," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (11/12), mengatakan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta seharusnya dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk presiden.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi menanggapi polemik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk Presiden.
Like, Share, Comment:
Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen
12 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!