Ada Apa Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Ini Dipercepat

Doc: ANTARA/M Faisal Hanapi

Ket. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan pelayanan publik di Mamuju, Rabu (06/12/2023).

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Sulbar, Arianto, di Mamuju, Rabu, mengatakan pemerintah Sulbar melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa pemanfaatan kataleg elektronik (E-Katalog).

Ia mengatakan, untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah Sulbar telah melakukan sosialisasi pelaksanaan tender sebelum daftar pelaksanaan anggaran (DPA) APBD Sulbar ditetapkan.

Menurut dia, dengan motode tersebut maka proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pemerintah Sulbar, dapat dilakukan sebelum anggaran APBD disetujui dan ditetapkan DPRD Sulbar.

"Percepatan pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk menjamin ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan," katanya.

Dia juga menyampaikan, BPBJ Sulbar telah menyediakan E-Katalog elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah di Sulbar untuk pengadaan barang dan jasa.

"E-Katalog elektronik ini berisi daftar barang dan jasa yang telah terdaftar dan telah melalui proses evaluasi oleh BPBJ Sulbar, dan pemanfaatan E-Katalog elektronik dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar," katanya.

Ia menyampaikan, pemerintah Sulbar juga akan memberikan pemahaman tentang penggunaan kontrak elektronik dan penilaian kinerja penyedia untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa.

"Kontrak elektronik merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik, dan penilaian kinerja penyedia merupakan penilaian terhadap kinerja penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan kontrak pengadaan barang dan jasa," katanya.

Ia berharap, proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dengan adanya kebijakan tersebut.

Disamping itu akan membuat masyarakat cepat merasakan dampak pembangunan yang dijalankan pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.