2023 Menjadi Tahun Terpanas yang Pernah Tercatat

PARIS - Badan pemantau iklim Eropa pada Rabu (6/12) memperingatkan, 2023 akan menjadi tahun terpanas dalam sejarah setelah bulan November yang "luar biasa" menjadi bulan keenam yang memecahkan rekor secara berturut-turut. Hal ini menambah tekanan pada perundingan iklim PBB, Conference of the Parties 28 (COP28) untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim.

Menurut Layanan Perubahan Iklim Copernicus Uni Eropa, November 2023 memecahkan rekor suhu panas pada bulan November sebelumnya, mendorong suhu rata-rata global pada tahun 2023 menjadi 1,46 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan suhu pada masa pra-industri.

Dikutip dari The Straits Times, sebelumnya muncul peringatan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas dibandingkan tahun 2016,terutama setelah rekor tersebut dipecahkan pada bulan September dan Oktober, namun hal ini merupakan pertama kalinya hal ini terkonfirmasi.

Bulan November juga memiliki dua hari dengan suhu 2 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan suhu pada masa pra-industri. Belum pernah ada satu hari pun yang tercatat seperti itu.

Wakil Kepala Layanan Copernicus, Samantha Burgess, mengatakan bahwa tahun 2023 memiliki enam bulan yang memecahkan rekor dan dua musim yang memecahkan rekor.

"Suhu global yang luar biasa pada bulan November, termasuk dua hari lebih hangat dari 2 derajat Celcius di atas (tingkat) pra-industri, berarti tahun 2023 adalah tahun terpanas dalam sejarah," katanya.

Para ilmuwan mengatakan data dari inti es, lingkaran pohon, dan sejenisnya menunjukkan tahun 2023 bisa menjadi tahun terpanas dalam lebih dari 100.000 tahun.

Membatasi Pemanasan

Pengumuman rekor tersebut muncul ketika para perunding dari hampir 200 negara pada perundingan COP28 di Dubai memperdebatkan teks rancangan kesepakatan akhir yang menanggapi kemajuan dalam membatasi pemanasan.

Aspek krusial dalam hal ini adalah nasib minyak, gas, dan batu bara, yang merupakan faktor utama pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Garis pertarungan dalam perundingan di Uni Emirat Arab yang kaya minyak sebelumnya telah membahas apakah akan menyetujui "penghentian bertahap" atau "pengurangan bertahap" bahan bakar fosil.

Namun pernyataan baru mengenai komitmen terhadap penghapusan bahan bakar fosil secara "tertib dan adil" dapat menjadi sinyal akan adanya konsensus, yang memberikan batas waktu yang berbeda bagi setiap negara untuk mengurangi emisi tergantung pada tingkat pembangunan dan ketergantungan mereka pada hidrokarbon.

Namun menurut beberapa pengamat yang menghadiri pertemuan tertutup tersebut, masih ada pilihan lain. Tidak disebutkan sama sekali tentang bahan bakar fosil, yang mencerminkan penolakan dari negara-negara termasuk Arab Saudi dan Tiongkok.

"Draf paragraf lain yang mendesak penghentian penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap dalam dekade ini juga mendapat tentangan dari Tiongkok, Afrika Selatan, dan Vietnam," kata para pengamat.