Seychelles, Kepulauan Tempat Bajak Laut Menimbun Harta Karun

Rivalitas

Inggris yang pernah hadir di pulau ini tentu saja tertarik untuk mengambilnya. Akhirnya pulau-pulau ini tidak akan lepas dari konflik antara Prancis-Inggris yang telah lama berlangsung sejak pecahnya Perang Tujuh Tahun pada 1754.

Ketika Inggris ingin menguasai pulau-pulau tersebut, Gubernur Seychelles, Queau de Quinssy, melalui strategi pasifiknya, secara konsisten berhasil menipu mereka dengan pura-pura menyerah. Mereka segera mengibarkan bendera Prancis segera setelah kapal Inggris berangkat.

Ketika Perang Napoleon berkecamuk, Prancis akhirnya kalah dari Inggris. Melalui Perjanjian Paris (1814), Isle de France berganti nama menjadi Mauritius dan dikuasai Inggris. Begitu pula Seychelles, meski pulau ini tidak berganti nama.

Inggris menghapuskan perdagangan budak pada awal abad ke-19 dan kemudian perbudakan itu sendiri pada 1835. Inggris mempunyai kebijakan untuk menyerang kapal-kapal budak Spanyol, Arab, dan kapal-kapal budak lainnya untuk dimerdekakan.

Budak-budak Afrika yang diselamatkan dikirim ke perkebunan untuk bekerja sebagai buruh. Untuk menghadapi perekonomian baru tanpa budak, para pekebun mulai menanam tanaman yang tidak terlalu padat karya seperti kelapa.

Meskipun Seychelles menjadi koloni resmi Kerajaan Inggris pada 1903 dan terpisah dari Mauritius, pengaruh Prancis terhadap bahasa dan budaya masyarakat Seychelles tidak hilang. Struktur sosialnya didominasi oleh sekelompok kecil pemilik perkebunan yang berbahasa Prancis. Sedangkan sebagian besar penduduknya terdiri dari keturunan budak yang tidak memiliki tanah yang berbicara dalam bahasa lokal mereka, Kreol.

Ketika Perang Dunia I meletus berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Seychelles. Kemiskinan terus bertambah dan perekonomian terpuruk. Para pekerja segera membentuk serikat pekerja untuk memperjuangkan kondisi yang lebih baik. Menjelang awal Perang Dunia II, penduduk Seychelles mulai menuntut pemerintahan dalam negeri.

Kepulauan ini menjadi basis pasokan cadangan pada masa perang dunia. Ketidakpuasan masyarakat terus meningkat dan dalam keadaan seperti itulah partai politik pertama dibentuk pada 1939. Namun, partai ini hanya mewakili pemilik tanah besar yang merupakan minoritas. hay/I-1