Impor Beras Jelang Pemilu Berpotensi Jadi Ajang Korupsi

"Impor yang dilakukan tanpa memperhatikan data potensi produksi petani bahkan bisa merugikan petani menjadi tanda pengabaian hak-hak petani, yang dilindungi di UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan)," tegas Qomar.

Setiap kali impor, harga turun, sampai ditingkat harga yang merugikan petani. "Impor membuat petani tidak semangat untuk produksi," tandas Qomar.

Secara terpisah, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan sangat penting bagi pemerintah meninjau kembali kebijakan rencana impor beras. Pemerintah seharusnya berpihak pada petani.

Stabilisasi harga beras tidak harus ditempuh dengan jalan mengimpor beras terus membuat pasar murah agar harga di pasar/konsumen turun. "Naiknya harga beras di pasar, selain soal ketersediaan barang, juga mata rantai distribusi yang panjang, permainan para tengkulak, dan lain sebagainya," papar Badiul.

Saat ini, lanjutnya, memasuki musim penghujan artinya sebagian daerah memasuki musim tanam. Pada saat yang sama, pemerintah semestinya fokus membantu petani mulai penyediaan benih, pupuk, dan teknologi tepat guna untuk menaikkan produksi beras petani.

Jika melihat data kerangka sampel area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi pada 2023 diperkirakan 10,20 juta hektare dengan produksi 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG) atau jika dikonversi ke beras setara 30,90 juta ton beras, sedangkan pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,90 juta ton.

"Jika kita tilik ke belakang, impor beras ini memiliki potensi korupsi, salah satu penyebabnya misalnya soal data, sehingga perlu pengawasan yang ekstra ketat, termasuk ketika penentuan kuota impor. Terlebih kenaikan jumlah impornya signifikan dari 3,5 juta ton menjadi lima juta ton," tegas Badiul.