Pejabat Pemerintah Diminta Tidak Jadi Pemicu Bencana dan Prahara Pangan

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan tidak dimanfatkannya lahan subur itu karena tidak ada good will (kemauan baik) dari pemerintah untuk menghentikan impor.

Pemerintah, katanya, harus memperhatikan empat faktor kalau ingin menggapai swasembada pangan.

Pertama, menciptakan kondisi iklim yang kondusif untuk memproduksi beras, seperti tersedia pupuk, sarpras lainnya. Kedua, menciptakan akses pemasaran sehingga petani bisa menjual hasil produknya ke konsumen bukan ke tengkulak.

Ketiga, mendorong tercapainya produksi sehingga bisa swasembada pangan, misalnya dengan mengadakan sekolah lapangan untuk petani sehingga petani punya pengetahuan yang cukup untuk bercocok tanam yang baik.

Keempat, alternatif livelihood. Artinya, mendorong petani punya pekerjaan sampingan karena petani yang survive adalah petani yang punya tambahan pendapatan sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari pekerjaan itu, sedangkan hasil panennya bisa dijual dan ditabung.

Kalau petani tidak punya pekerjaan sampingan, biasanya mereka akan terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian, pada saat panen akan dijual ke tengkulak yang kasih utang sebelumnya ke dia sehingga harganya pun bisa dipermainkan.