Indonesia Kini Diambang Darurat Pangan

Hal lain, kata Bhima, adalah negara mana yang siap jadi eksportir beras ke Indonesia. Bukankah mereka juga berupaya mendorong kecukupan stok dalam negerinya. Dia mengingatkan bahwa dari perkembangan yang ada, semakin banyak negara yang melakukan pengetatan pasar. Mereka tidak banyak mengekspor berasnya demi menjaga kebutuhan domestik.

"Jika kita tidak siap maka bisa jadi krisis pangan terparah," kata Bhima.

Sebab itu, dia mendorong agar pemerintah segera melakukan sejumlah langkah penting, di antaranya memperbesar alokasi subsidi pupuk dan percepat realisasinya khususnya pada siklus panen raya di kuartal I-2024.

Kemudian, mencegah alih fungsi lahan pertanian khususnya terkait industri dan infrastruktur yang tidak berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian.

"Selanjutnya menutup celah korupsi sektor pertanian dan rente impor serta meningkatkan sumber pangan lokal alternatif," kata Bhima.

Sementara itu, pakar pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan untuk memperbaiki kondisi pertanian dan memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah seharusnya memastikan agar bantuan pupuk dan benih yang berkualitas sampai ke tangan petani yang berhak.

"Kewajiban pemerintah dalam persoalan ini adalah menyediakan bantuan pupuk, karena sering yang terjadi pupuk tersedia, tapi harganya mahal, atau petani punya uang tapi pupuknya tidak ada. Kalau pemupukan terlambat, percuma, tanaman jadi kerdil sehingga pupuk harus tepat waktu, tepat harga, dan tepat tempat," katanya.

Begitu pula bantuan pupuk diperuntukkan ke pertanian bukan perkebunan, dan jangan sampai dipermainkan spekulan pupuk. Begitu juga dengan benih.