Transisi Ekonomi Hijau Harus Dipacu

JAKARTA - Upaya transisi menuju perekonomian hijau perlu dilakukan secepatnya. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memitigasi dampak perubahan iklim.

Berdasarkan data Bank Dunia, implikasi perubahan iklim bisa mencapai 560 miliar dollar AS dan meningkatkan angka kemiskinan hingga 100 juta jiwa per tahunnya secara global.

"Keuangan transisi menjadi sangat penting untuk bisa mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang jauh lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusia," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023 di Jakarta, Rabu (8/11).

Menkeu menggarisbawahi para pemangku kepentingan harus mampu memahami, mengidentifikasi, serta melakukan langkah-langkah konkret untuk dapat memobilisasi pendanaan serta transisi menuju perekonomian hijau, salah satunya dengan aktif membahas isu perubahan iklim dalam diskusi global. Kementerian Keuangan sendiri aktif terlibat dalam diskusi isu perubahan iklim, baik pada level domestik maupun global, seperti saat Presidensi G20 dan Keketuaan Asean.

Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan isu perubahan iklim juga terus didorong untuk dibahas pada forum para Menteri Keuangan, yang kemudian dieskalasi pada level pimpinan negara.

Meski demikian, Menkeu menegaskan isu perubahan iklim harus ditangani melalui aksi nyata. "Semua pidato-pidato itu, semua komitmen itu, bisa benar-benar diuji pada isu atau permasalahan yang sesungguhnya. Indonesia, dalam banyak partisipasinya, selalu membahas dan menyajikan kasus sebenarnya," tambah Sri Mulyani.

Bila Indonesia mampu menyelesaikan permasalahan iklim, termasuk dalam hal transisi energi, dia optimistis penanganan isu transisi energi di Indonesia bisa menjadi testing ground bagi banyak komitmen dan diskusi-diskusi yang selama ini dilakukan.

Taksonomi Berkelanjutan

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengatakan proses revisi peraturan taksonomi berkelanjutan akan selesai tahun ini, sebagai upaya mempercepat dukungan terhadap pembiayaan transisi energi di Indonesia.

"OJK sedang memfinalisasi taksonomi berkelanjutan sebagai pengganti taksonomi hijau, yang akan kami selesaikan dalam tahun ini," ujar Mahendra dalam acara CEO Networking 2023 di Jakarta.

Dia melanjutkan, OJK akan berfokus ke transisi energi dan critical minerals, untuk menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan berkelanjutan ( SDGs).

"Taksonomi ini akan memperkenalkan konsep bisnis ramah lingkungan dan transisi energi menuju dekarbonisasi, yang akan digunakan sebagai panduan lembaga keuangan atau investor dalam membuat keputusan pendanaan yang mendukung penanganan perubahan iklim," ujar Mahendra.

Taksonomi berkelanjutan diharapkan dapat membantu sektor jasa keuangan dalam proses pemantauan berkala dalam implementasi penyaluran kredit/ pembiayaan/ investasi ke sektor hijau, dan mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat atau greenwashing.

Sebelumnya, OJK bersama kementerian/ lembaga terkait telah menerbitkan taksonomi hijau edisi 1.0 pada 2022, yang baru mencakup soal lingkungan. Sedangkan taksonomi berkelanjutan edisi 2.0 yang terbit pada tahun ini, menyeimbangkan tiga aspek, di antaranya lingkungan, sosial, dan ekonomi serta mendorong upaya transisi.