Dinasti Politik Marak di Negara Demokrasi, Ini Dampak Buruknya

Suharto juga mempertahankan kekuasaannya melalui pemilihan yang ia kendalikan dan manipulasi politik. Partai-partai oposisi dibatasi, dan pemilihan sering kali dirancang untuk memastikan kemenangan bagi Suharto dan partainya, Golkar.

Selain itu, pemerintahan Suharto dikenal telah melakukan represi militer di beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur, yang mengakibatkan banyak korban jiwa.

Lebih lanjut, politik dinasti membuat orang yang memiliki kompetensi layak semakin jauh dan sebaliknya, mereka yang tidak berkompeten tapi memiliki keluarga dengan mudah dapat menjadi bagian pemerintahan. Pada akhirnya, sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance).

Kemungkinan itu bisa muncul kembali ketika politik dinasti benar-benar terjadi lagi di Indonesia.

Dinasti politik jelas dapat merusak demokrasi. Politik yang semestinya menjadi kekuatan untuk menyelamatkan masyarakat atau orang banyak, akhirnya menghilang. Patronase dan nepotisme akan menghambat upaya atau cita-cita untuk menghadirkan kesetaraan.

Menghapus dinasti politik

Mengakhiri atau membatasi dinasti politik memerlukan kombinasi dari reformasi kebijakan, kesadaran masyarakat, dan perubahan budaya politik.

Ini bisa dimulai dari menerapkan peraturan yang membatasi anggota keluarga tertentu dari pemegang jabatan politik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tertentu. Misalnya, membatasi saudara, anak, atau pasangan dari pejabat yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri di posisi yang sama atau di wilayah yang sama.

Pada saat yang bersamaan, partai politik perlu mengadopsi prosedur seleksi kandidat yang lebih demokratis dan merata, sehingga mengurangi kemungkinan satu keluarga mendominasi struktur partai.

Selain itu, masyarakat harus terus sadar dan paham bahwa dinasti politik dapat berdampak buruk pada masa depan. Anggota dinasti politik jelas akan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya negara, seperti dukungan pemerintah, pekerjaan, atau manfaat lainnya, sementara masyarakat umum tentu akan dikesampingkan.

Kepentingan dan prioritas dinasti politik mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sebagai hasilnya, isu-isu penting mungkin diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

Pada akhirnya, dinasti politik lebih fokus pada pemeliharaan kekuasaan daripada pelayanan publik, kualitas pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kemungkinan besar akan menurun.

Dinasti politik juga dapat mengancam pluralisme, prinsip demokratis yang menekankan pentingnya keragaman suara dan pandangan dalam pemerintahan. Jika satu keluarga atau kelompok mendominasi politik, suara-suara lain kemungkinan tersingkirkan.