Dinasti Politik Marak di Negara Demokrasi, Ini Dampak Buruknya

Wawan Kurniawan, Universitas Indonesia

Fenomena dinasti politik (political family atau legacy politician) kini sedang santer menjadi perbincangan publik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Asian Journal of Comparative Politics memunculkan beberapa pengertian tentang konsep dinasti politik. Secara garis besar dinasti politik diartikan sebagai keluarga yang memiliki beberapa anggota yang menduduki jabatan terpilih dan memiliki pengaruh signifikan terhadap politik lokal, regional, atau nasional.

Beberapa ahli sepakat bahwa batas jumlah anggota bagi satu keluarga untuk dapat disebut dinasti adalah minimal empat orang keluarga dalam lingkar pemerintahan.

Meskipun dinasti politik sering diasosiasikan dengan monarki atau sistem kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan, hal ini juga terjadi di negara demokrasi, seperti di Indonesia, bahkan juga di Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara demokrasi mapan.

Beberapa studi menyebutkan bahwa justru dinasti politik ini adalah konsekuensi dari praktik demokrasi itu sendiri. Sebab, dalam prinsip demokrasi ada prinsip persamaan hak, sehingga semua warga negara, entah itu anak presiden maupun anak dari rakyat kelas menengah ke bawah, memiliki kesempatan yang sama.

Namun, perlu ditekankan bahwa dinasti politik akan memberikan konsekuensi berupa rusaknya pilar demokrasi dan, dalam praktiknya, mengganggu keefektifan jalannya pemerintahan. Negara yang terbawa dalam dinasti politik yang berlarut biasanya sulit mewujudkan good governance.

Jejak dinasti politik di negara demokrasi

Sejumlah negara demokrasi kerap terjebak dalam dinasti politik. Di AS, misalnya, ada dinasti Kennedy, Bush, dan Clinton. Pada masa pemerintahan dinasti di tiga masa itu, terjadi beberapa skandal yang dapat ditutupi dengan adanya kuasa politik, nepotisme, dan berbagai siasat yang bisa dijalankan dengan sentralisasi kekuasaan.

Di Kanada, ada dinasti Trudeau yang di kondisi serupa, dapat memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi masalah keluarga atau kepentingan pribadi.

Di India, ada dinasti Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama India pascakemerdekaan pada 1947 yang menjabat hingga kematiannya pada 1964. Nehru adalah tokoh sentral dalam gerakan kemerdekaan India dan menjadi arsitek utama dari kebijakan luar negeri dan domestik India selama periode awal pascakemerdekaan.

Dinasti politik Nehru-Gandhi, yang berasal dari garis keluarga Jawaharlal Nehru, telah memainkan peran dominan dalam politik India selama beberapa dekade. Anak perempuannya, Indira Gandhi, menjadi Perdana Menteri India selama beberapa periode dalam rentang tahun 1966-1977. Kemudian, cucunya, Rajiv Gandhi, juga menjabat sebagai Perdana Menteri India periode 1984-1989.

Hingga kini, keluarga Nehru-Gandhi terus memainkan peran penting dalam politik India, dengan beberapa anggota keluarga lainnya yang juga aktif dalam kehidupan politik negara tersebut.

Di Indonesia sendiri, sebelum gembar-gembor pembentukan dinasti Presiden Joko Widodo, dinasti politik sudah menjadi praktik lama. Yang paling terlihat jelas adalah pada masa rezim Suharto, presiden Indonesia kedua.