Jelang Tahun Politik, Data Pribadi Rentan Disalahgunakan

Tak jarang, keputusan pembelian konsumen berakhir dengan membeli produk yang berbeda dengan yang direncanakan atau bahkan membeli lebih dari satu produk akibat terpengaruh oleh iklan yang muncul. Bagaimana teknologi prediktif mengintervensi perilaku pengguna dan mengarahkannya ke keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan juga berlaku pada iklan dan kampanye politik.

Perlindungan privasi cerminan kualitas demokrasi

Perlindungan privasi sangat penting tidak hanya untuk kepentingan individu tetapi juga untuk menjaga iklim demokrasi agar tetap kondusif. Kualitas demokrasi suatu negara ditentukan oleh kompetensi demokrasi, yaitu adanya kompetisi dan partisipasi masyarakat untuk memunculkan gagasan, argumen, dan diskursus. Diskursus tersebut terutama yang "kontroversial" dan heterogen karena hanya dengan demikian kompetisi dan partisipasi masyarakat menjadi lebih bermakna.

Agar dapat memunculkan gagasan dan diskursus yang berkualitas dan beragam, penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara otonom, independen, dan percaya diri. Di sinilah privasi berperan. Jaminan perlindungan atas privasi memungkinkan individu untuk berpikir dan mengekspresikan diri secara merdeka dan kreatif karena mereka tidak perlu mengkhawatirkan dirinya akan diamati, diintimidasi, atau didiskriminasi berdasarkan atribut yang melekat pada dirinya.

Sebagai contoh, apabila pemerintah di negara A selalu mengawasi masyarakat secara ketat serta tidak adanya jaminan atas perlindungan privasi, maka masyarakat akan membatasi kata kunci yang dicari di mesin pencari, buku yang dibaca, atau film yang ditonton karena mereka tahu mereka selalu dipantau.

Orang-orang akan berupaya tidak terlihat "mencolok" karena tidak ingin menerima konsekuensi seperti pengucilan atau bahkan sanksi karena mengakses informasi yang dilarang pemerintah. Implikasinya, individu tidak bisa mengembangkan personal autonomy, yaitu kondisi ketika seseorang berdaulat atas dirinya berdasarkan alasan, nilai, atau keinginan yang secara otentik datang dari dirinya sendiri. Akhirnya, terbentuklah masyarakat yang homogen dan seragam karena pengawasan yang dilakukan pemerintah menghalangi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan ide-ide inovatif.

Dengan demikian, kompetensi demokrasi tidak akan terbentuk di tengah masyarakat yang tidak ada perlindungan atas privasi. Ketiadaan perlindungan privasi juga menyebabkan gagasan yang muncul dari individu tidak dinilai berdasarkan substansinya, melainkan berdasarkan atribut si pemberi gagasan yang rentan diskriminasi dan persekusi.

Sebagai contoh, seseorang dengan akun pseudonim (menggunakan identitas samaran) di Instagram mengkritik kebijakan pemerintah dengan kritik yang konstruktif. Namun, ia terkena doksing (menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin) sehingga suku, agama, atau bahkan orientasi seksual minoritas individu tersebut terungkap. Fokus warganet akan bergeser ke atribut tersebut ketimbang membahas substansi gagasannya.

Butuh upaya kolektif

Pemahaman umum yang berlaku saat ini adalah bahwa privasi adalah tanggung jawab pribadi: data saya adalah milik saya dan hanya saya yang dapat melindungi dan mengontrolnya. Jika data saya bocor, maka itu salah saya karena ceroboh.

Namun, pada dasarnya privasi adalah barang publik yang bersifat agregat, yaitu barang yang pemenuhannya bergantung kepada upaya kolektif dan berkelanjutan dari semua pihak. Singkatnya, privasi kita baru akan terlindungi apabila orang-orang di sekitar kita ikut menghormati dan menjaganya.

Kita pasti sering melihat bagaimana selebritas atau figur publik berupaya untuk menyembunyikan identitas anak atau keluarga mereka tetapi tetap bocor ke publik akibat fans atau wartawan yang tidak menghormati privasi yang telah mereka tetapkan. Karena sifatnya sebagai barang publik, maka perlindungannya pun tidak bisa dibebankan ke masing-masing individu.

Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting, apalagi karena pemerintah juga berperan sebagai data controller atau entitas yang mengumpulkan data pribadi masyarakat, termasuk saat proses pemilu.