Indonesia Harus Bisa Berdaulat di Bidang Pangan

JAKARTA - Indonesia harus bisa segera mewujudkan swasembada pangan, mengurangi impor, dan terus meningkatkan produksi. Untuk itu dibutuhkan peran dari banyak pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga ilmuwan dan akademisi dalam upaya menghadirkan ketahanan pangan di Tanah Air.

"Semua penduduk harus bisa makan. Jangan ada yang kelaparan ataupun kurang gizi. Selain itu, meningkatkan produksi dan menyiapkan lumbung pangan juga harus dilakukan," kata pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha kepada Koran Jakarta, Jumat (29/9).

Secara khusus Eugenia menyarakan agar pola konsumsi masyarakat diubah. Mengganti makanan impor dengan makanan yang diproduksi di dalam negeri.

Para ilmuwan pangan dan ahli gizi diimbau untuk mensosialisasikan hal tersebut. Mengedukasi masyarakat, mana pangan impor, mana pangan lokal. "Saya yakin sekali bahwa Indonesia tidak akan kekurangan pangan yang bisa mengganti pangan impor," ujarnya.

Eugenia mengatakan sosialisasi untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dari pangan impor ke lokal belum pernah ada.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam Pidato Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat mengatakan, Indonesia hendaknya bisa berdaulat di bidang pangan. Bung Karno pernah menegaskan pangan itu berkaitan dengan mati hidup suatu negeri. Kita bisa lihat hal ini yang terjadi dalam perang Russia-Ukraina.

"Pangan telah menjadi senjata yang sangat ampuh dalam membangun hegemoni suatu negara. Di tengah pertarungan geopolitik ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan semakin besar," kata Megawati.

Naik Signifikan

Menurut Megawati, konsumsi gandum telah naik siginifkan dari 4 persen di 1970 menjadi 28 persen di 2022. Padahal ternyata tanaman gandum bukanlah tanaman yang dapat tumbuh di alam tropis kecuali ada rekayasa genetika. Tentu uji coba ini makan waktu lama, akibatnya Indonesia makin bergantung dan konsumsi gandum akan meningkat menjadi 50 persen pada 2030.

Ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga tampak pada impor pangan yang mencapai 300 triliun rupiah per tahun. "Dalam keadaan global warming sekarang, kalau negara eksportir pangan tidak mau mengeluarkan hasil buminya, lalu pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita," katanya.

Saat ini, Indonesia telah dihadapkan pada kenaikan harga beras dan kebutuhan harga pokok lainnya. Kalau dilihat Indonesia sangat tergantung pada konsumsi beras, terlebih konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia sebesar 96 kg, ternyata tertinggi di dunia. Padahal yang sehat adalah 60 kg per kapita per tahun. Tingginya konsumsi beras membawa implikasi terhadap kesehatan.

"Persoalan pangan tidak bisa dijawab teknokratis. Hal ini erat kaitannya dengan ideologis tentang keberpihakan, tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting," kata Megawati.

Oleh karena itu, tambahnya, apa yang telah disampaikan Bung Karno bahwa mulai dari lidah dan perut, rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor. Ini bisa menjadi bahan otokritik kebijakan RI di bidang pangan.

Megawati mengatakan dalam perspektif ideologi demokrasi ekonomi, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi falsafah sebenarnya yang sangat penting. Kemanusiaan menekankan semangat pembebasan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan sedangkan keadilan sosial menagamanatkan tidak boleh ada kemiskinan dalam bumi Indonesia merdeka.