Presiden Niger Terguling Menuntut Dibebaskan di Pengadilan ECOWAS

NIAMEY - Presiden Niger yang digulingkan oleh kudeta telah mengajukan banding ke pengadilan blok Afrika Barat untuk membebaskannya, kata pengacaranya pada Rabu (20/9).

Mohamed Bazoum digulingkan oleh militer pada 26 Juli dan sejak itu ditahan di rumah bersama istri dan anaknya.

Dia mengajukan gugatan ke pengadilan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) pada 18 September, kata pengacaranya yang berasal dari Senegal, Seydou Diagne.

Gugatan tersebut memicu "penangkapan sewenang-wenang" dan "pelanggaran kebebasan bergerak", kata Diagne.

"Kami meminta... mengingat adanya pelanggaran hak politik, agar Negara Bagian Niger diperintahkan untuk segera memulihkan ketertiban konstitusional dengan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Bazoum, yang harus terus menjalankannya hingga akhir mandatnya."

Selain menjatuhkan sanksi berat terhadap Niger, ECOWAS juga memperingatkan bahwa mereka dapat melakukan intervensi militer di Niger jika upaya diplomatik untuk mengembalikan Bazoum ke kekuasaan gagal.

Kudeta di Niger terjadi di wilayah yang dilanda pemberontakan jihadis, menyusul penggulingan di negara tetangga Mali dan Burkina Faso.

Jika pengadilan memenangkan Bazoum, "Niger memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan keputusan tersebut", kata Diagne.

Para pemimpin kudeta Niger telah menyatakan niat mereka untuk "menghukum" Bazoum yang terpilih secara demokratis karena "pengkhianatan tingkat tinggi dan merusak keamanan internal dan eksternal".

Pada hari Rabu Uni Eropa (UE) menegaskan kembali dukungannya terhadap posisi ECOWAS dan membuat seruan baru "untuk pembebasan segera dan tanpa syarat" Bazoum dan keluarganya.

"Posisi UE jelas dan tidak berubah: UE tidak mengakui pihak berwenang yang muncul dari kudeta tersebut. Presiden Bazoum tetap menjadi satu-satunya presiden sah Niger," kata juru bicara urusan luar negeri UE Nabila Massrali.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah duta besar Uni Eropa untuk Niamey, Salvador Pinto da Franca, dipanggil oleh Perdana Menteri Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, yang ditunjuk militer.