Di KTT PBB, Zelenskyy Desak Hak Veto Rusia Dicabut

PBB - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu (20/9) berhadapan langsung dengan Rusia di Dewan Keamanan PBB. Ia mengecam invasi Kremlin ke negaranya sebagai tindakan "kriminal" dan mendesak PBB untuk mencabut hak veto Moskow.

Mengenakan seragam militer khasnya, Zelensky untuk pertama kalinya sejak invasi Februari 2022 duduk di ruangan yang sama dengan seorang pejabat Rusia, yang merespons dengan menekuni ponselnya dengan ekspresi tidak tertarik.

"Sebagian besar dunia mengakui kebenaran mengenai perang ini," kata Zelensky."Ini adalah agresi kriminal dan tidak beralasan yang dilakukan Rusia terhadap negara kami yang bertujuan untuk merebut wilayah dan sumber daya Ukraina."

Zelensky meminta PBB untuk melakukan pemungutan suara mengakhiri hak veto Rusia di Dewan Keamanan. Moskow hanya setara dengan Inggris, Tiongkok, Prancis, dan Amerika Serikat dalam memblokir resolusi apa pun.

Pemimpin Ukraina mengatakan langkah ini bisa jadi merupakan salah satu reformasi besar di Dewan Keamanan yang mencakup pemberian perwakilan permanen di badan pengambil keputusan utama kepada negara-negara di negara berkembang, di mana dukungan terhadap perjuangan Ukraina masih kurang.

"Hak veto di tangan agresor inilah yang mendorong PBB menemui jalan buntu," kata Zelensky.

"Tidak mungkin menghentikan perang karena semua upaya diveto oleh pihak agresor atau pihak yang membiarkan agresor," ujarnya.

Zelensky mengulangi pendirian Ukraina bahwa hak veto Moskow adalah milik bekas Uni Soviet - salah satu pemenang Perang Dunia II setelah PBB dibentuk - dan bukan milik Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin.

"Sayangnya, kursi di Dewan Keamanan, yang diduduki Rusia secara ilegal melalui manipulasi di belakang layar setelah runtuhnya Uni Soviet, telah diambil oleh para pembohong yang tugasnya menutupi agresi dan genosida," kata Zelensky.

Rusia Mencemooh

Mencabut hak veto Rusia akan sangat sulit, dan Zelensky mengakui bahwa Moskow tidak akan "melepaskan hak istimewa yang dicuri ini secara sukarela."

Namun, terdapat preseden: Majelis Umum pada 1971 mengalihkan kursi pemegang hak veto Tiongkok dari Taiwan, yang kemudian dianggap sebagai perwakilan negara tersebut, kepada pemerintah komunis di daratan.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, yang muncul di Dewan Keamanan setelah Zelensky keluar, mencemooh gagasan untuk mengakhiri veto Rusia dan menggambarkannya sebagai cara untuk mengendalikan kekuatan Barat.

"Penggunaan veto adalah alat yang sah sebagaimana tercantum dalam Piagam (PBB)," kata Lavrov.