Perkuat Kolaborasi, Sekretariat DPRD Sulsel Pelajari Pengembangan Pariwisata di Bali

Doc: ANTARA/Darwin Fatir

Ket. Suasana pertemuan tim Sekretariat DPRD Sulsel dengan Sekertariat DPRD Bali diruangan kantor DPRD setempat, Denpasar Bali, Jumat (15/9/2023).

Denpasar - Perkuat kolaborasi, tim Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Kelompok Kerja (Pokja) Media Center melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali guna mempelajari pengembangan pariwisata di Pulau Dewata tersebut.

"Salah satu tujuan kunjungan kami untuk mendapatkan masukan dan berdiskusi dengan pihak Sekretariat DPRD Bali, salah satunya terkait pengembangan pariwisata," ujar Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD SulselIsmai Makkaranu saat pertemuan di Denpasar, Jumat.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali I Gede Indra Dewa Putra didampingi Kabag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama dan Ketua Forward (Forum Wartawan DPRD) Bali I Made Arnyana menyambut baik dan memberi apresiasi atas kunjungan tersebut.

Indra mengemukakan pengembangan pariwisata di Pulau Bali tentu didukung oleh sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur. Selain itu di Bali ada dua pemerintahan yakni pemerintah daerah dan pemerintah adat yang saling bersinergi.

Sedangkan jumlah penduduk di Bali sekitar 4,7 juta jiwa, tetapi pengunjung yang datang baik dari domestik hingga manca negara sekitar 10 jutaan, sehingga ini kemudian dikelola dengan baik dengan menghadirkan sejumlah destinasi pariwisata yang tersebar di 1.634 desa dan kelurahan.

"Dukungan Perda Pariwisata menjadi hal penting, di sini ada aturannya. Di Bali ada pemda dan pemerintah adat. Destinasi pariwisata tidak hanya dikelola pemda tapi juga masyarakat adat. SDMnya juga penting, karena kita haruswelcome, keamanan, keindahan, keramahan dan kenyamanan harus dijaga serta dibangun," katanya.

Ia pun memberikan masukan dan saran bagaimana pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata di daerah lain yakni perbaikan sarana prasarana, infrastruktur, maupun regulasi yang wajib dengan bersinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta peran serta masyarakatnya untuk menarik perhatian wisatawan ke daerah itu.

Disinggung dengan banyaknya lokasi destinasi wisata di Bali dengan tingkat pengunjung terus tumbuh setiap pekannya, namun di beberapa tempat wisata tidak menyediakan mushallah atau tempat shalat bagi Muslim, kalaupun ada disediakan, tapi dikomersialkan oleh warga setempat, ia mengatakan akan menjadi masukan untuk disampaikan ke anggota DPRD Bali.

"Tentu ini menjadi masukan yang baik dan akan disampaikan kepada anggota dewan berkaitan dengan hal tersebut," ucap Indra.