Sepertiga Tanah di Bumi Rusak, Saatnya Pemerintah Dunia Bertindak

Usaha meningkatkan pengetahuan kita tentang tanah juga dapat menggenjot pemenuhan target ekonomi dan iklim yang berkelanjutan.

Laporan IUCN di atas menyebutkan, peningkatkan komponen karbon organik dalam lapisan tanah (kedalaman 0-40 cm) sebesar 0,4% per tahun dapat meningkatkan produksi pangan global seperti jagung, beras, dan gandum. Angka peningkatannya cukup besar, sekitar 20-40% per tahun.

Usaha menggenjot komponen organik di lahan pertanian dan padang rumput global juga mendongkrak kapasitas penangkapan karbon sekitar 1 gigaton per tahun hingga 30 tahun mendatang. Jika ditotal, angka tersebut setara dengan penangkapan 10% gas rumah kaca dari aktivitas manusia tahun 2017.

Walau begitu, peningkatan kesuburan tanah tak bisa dicapai hanya dengan penyebaran pupuk saja. Pemerintah di tingkat dunia, regional, dan nasional harus bekerja sama untuk menyehatkan tanah.

3 langkah untuk pemerintah

Pemerintah dapat mempelajari berbagai inisiatif yang sudah dilakukan di seluruh dunia untuk meningkatkan kesehatan tanah.

Pertama, pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung petani ataupun pengelola lahan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan.

Salah satu contohnya adalah kebijakan carbon farming yang diterapkan Uni Eropa. Kebijakan ini mengatur pemberian insentif bagi petani maupun pengelola lahan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Beberapa contohnya adalah pemberagaman tanaman, penanaman tanaman kacang-kacanagan seperti lentil ataupun kacang tanah, maupun praktik agroforestri (pertanian ataupun peternakan yang dibarengi penanaman tanaman berkayu).

Langkah ini dapat meningkatkan penyerapan karbon dalam tanah sekaligus mendukung penyehatan ekosistem dengan makhluk-makhluk yang menguntungkan seperti bakteri, jamur, protozoa, dan nematoda (cacing).

Untuk meningkatkan kesuburan tanah dan keberagaman hayatinya, pemerintah perlu mengalihkan anggaran subsidi pupuk kimia ke solusi penyuburan tanah secara alami seperti pupuk organik dan praktik kompos berbasis sains. Negara-negara seperti Brasil, Cina, India, Indonesia, dan Thailand sudah menerapkan pengurangan subsidi ini.

Kedua, pemerintah perlu berpartisipasi dalam inisiatif global untuk meningkatkan kualitas tanah.

Organisasi-organisasi internasional seperti Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (UN SDSN), menggaet para pakar, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi lingkungan untuk menekankan masalah lingkungan krusial, termasuk pentingnya kesuburan tanah.

Pertemuan tahunan seperti Pertemuan Target Pembangunan Berkelanjutan PBB dan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 28) tahun ini dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menyadari kelayakan dan keuntungan dari pemulihan tanah besar-besaran.