Apa Kabar Malaysia di Bawah Kepemimpinan Anwar Ibrahim?

Rumitnya lanskap politik Malaysia

Pemerintahan Bersatu yang dibentuk Anwar bertujuan untuk mendorong politik Malaysia ke arah yang lebih progresif. Namun, lanskap politik Malaysia ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan.

Sulit bagi Anwar untuk bisa menanamkan nilai-nilai progresif dan multikultural yang lebih luas, mengingat masih kentalnya konservatisme religius UMNO dan Barisan Nasional. Di Malaysia, religiusitas Islam berkaitan erat dengan nasionalisme. Ini telah memberikan pengaruh besar terhadap sentimen publik selama beberapa dekade.

Hasil Pemilu Regional di enam negara bagian di Malaysia pertengahan Agustus lalu-untuk memilih anggota majelis negara bagian-juga menunjukkan adanya perpecahan ideologis dalam perpolitikan Malaysia.

Koalisi progresif Anwar berhasil meraih kemenangan di tiga negara bagian: Penang, Selangor, dan Negeri Sembilan. Sementara Perikatan Nasional menguasai suara negara-negara bagian lainnya. Artinya, kekuatan Anwar pun tidak mendominasi.

Pemerintahan Bersatu pada dasarnya telah mengandung perpaduan sentimen politik yang beragam. Koalisi Barisan Nasional secara tidak langsung berperan sebagai perpanjangan tangan UMNO yang konservatif. Ini sebenarnya bisa membentuk stabilitas dan keseimbangan dalam pemerintahan. Namun, ini semua tergantung juga pada alokasi kekuasaan.

Pendekatan Madani

Pemerintahan Anwar tengah merumuskan ideologi politiknya didasarkan pada konsep "Malaysia Madani". Dalam bahasa Melayu, 'Madani' diterjemahkan sebagai 'masyarakat madani'.

Konsep 'Madani' meliputi enam interpretasi: keberlanjutan, kemakmuran, rasa hormat, kepercayaan, dan belas kasihan. Di antara nilai-nilai yang tercakup dalam visi Anwar ini, yang paling dicari dan jadi sorotan publik tetap bagaimana tujuan pemulihan ekonomi nasional ke depannya, yang mengalami perlambatan akibat guncangan ekonomi selama pandemi.

Fokus dalam visi Anwar adalah konsep "Madani," yang mencerminkan ambisinya untuk menghadirkan paradigma politik baru yang berlandaskan pada gagasan tentang Malaysia yang progresif dan multi-etnis serta menempati posisi yang lebih luas dalam lanskap global.

Namun, untuk bisa bergeser ke paradigma tersebut, tampaknya perlu menjauhkan diri dari dominasi retorika supremasi nasionalis Melayu yang telah lama dipropagandakan oleh UMNO selama beberapa dekade.

Dalam hal akses pendidikan, misalnya, kebijakan pro-Melayu selama ini telah memberikan peluang lebih luas bagi etnis Malaysia di universitas, yang justru membuka celah terjadinya diskriminasi etnis. Situasi ini memaksa warga negara Melayu keturunan Cina dan India untuk memilih lembaga pendidikan swasta atau asing.

Anwar berusaha beralih ke pendekatan yang lebih inklusif, multi-etnis, dan progresif, di mana warga negara Melayu tidak lagi menduduki posisi sentral sebagai entitas etnis, tetapi sebagai warga negara Malaysia.