Penyusunan APBN Butuh Keterlibatan Publik

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan keterlibatan publik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan APBN yang akuntabel, kredibel dan transparan.

"Sebagai instrumen kebijakan publik yang dinamis, maka perlu banyak perspektif. Perspektif publik sangat dibutuhkan sebagai bahan untuk menyempurnakan sekaligus perwujudan implementasi dari good governance, karena APBN kita itu APBN bersama," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik: Pokok-Pokok Kebijakan APBN Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (30/8).

Heru menyebutkan keterbukaan informasi juga diaplikasikan dalam penyusunan dan pembahasan APBN 2024. Dengan keterbukaan informasi, APBN dapat tersusun dengan menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, keterbukaan informasi juga menjadi tanggung jawab moral bagi Kementerian Keuangan dalam rangka memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Terlebih, sambung Heru, APBN tidak hanya sekadar deretan angka, tetapi mengandung berbagai pokok-pokok kebijakan yang lebih fundamental, seperti kebijakan subsidi, kompensasi dan sebagainya.

APBN juga, pada prinsipnya, merupakan hasil kerja yang melalui proses teknokratis, administratif, dan juga politis. Heru menjelaskan APBN disusun dengan menggunakan strategi, data dan metodologi untuk menghasilkan kebijakan yang kredibel, akuntabel dan transparan.

Penyusunan APBN terdiri dari berbagai rangkaian mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan yang membutuhkan waktu panjang, kompleks dan melibatkan banyak pihak. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang sebaik-baiknya.

Karena itu, menjadi penting bagi Kementerian Keuangan untuk mengkomunikasikan penyusunan APBN kepada masyarakat. "Mudah-mudahan kita bisa terus mendorong keterbukaan informasi dan transparansi," ujar Heru.

Ke depannya, APBN terus diarahkan menjadi instrumen untuk mentransformasikan ekonomi dan mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat.