Mendikbudristek Tegaskan Skripsi Merupakan Hak Perguruan Tinggi

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menegaskan kebijakan skripsi merupakan hak perguruan tinggi. Adapun pemerintah memberikan kemerdekaan bagi perguruan tinggi merancang kelulusan mahasiswanya.

"Pemerintah, kita mengoreksi, kita memberikan kemerdekaan untuk masing-masing perguruan tinggi, fakultas, program studi untuk memikirkan bagaimana merancang status kelulusan mahasiswa," ujar Nadiem, dalam Rapat Kerja dengan DPR RI, di Jakarta, Rabu (30/8).

Dia mengatakan imbas dari adanya kebijakan Merdeka Belajar Episode 26 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi membuat publik mengira pemerintah menghapuskan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa jenjang sarjana. Menurutnya, kalau ada perguruan tinggi merasa masih perlu skripsi, itu adalah hak mereka.

Nadiem menegaskan bahwa perguruan tinggi kini memiliki ruang gerak lebih luas untuk berdiferensiasi misi, beban administrasi dan finansial untuk akreditasi berkurang, serta lebih adaptif dan fokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

"Jangan keburu senang dulu bagi semuanya karena kebijakannya adalah keputusan itu dilempar ke perguruan tinggi. Reformasinya jangan Kemendikbudristek menghilangkan skripsi, tidak boleh mencetak di jurnal. Yang kita lakukan hak itu dipindah ke perguruan tinggi," jelasnya.

Kompetensi Lulusan

Nadiem mengungkapkan adanya kebijakan tersebut dalam rangka penyederhanaan kompetensi lulusan sehingga ada pilihan antara skripsi atau tugas akhir dengan bentuk lain seperti membuat project based, prototipe, dan lain sebagainya. Menurutnya, hal tersebut lazim digunakan perguruan tinggi luar negeri.

Dia menekankan definisi Satuan Kredit Semester (SKS) jauh lebih fleksibel. Pemerintah juga mendukung melalui penyederhanaan sistem akreditas dan menanggung biaya akreditas wajib di perguruan tinggi.

"Seperti negara lain, perguruan tingginya berakselerasi dan berinovasi secara cepat, di Indonesia perincian standar nasional dipermudah, sistem akreditasi disederhanakan, dan beban akreditasi ada di pemerintah untuk akreditasi yang wajib," katanya.

Nadiem menambahkan, mahasiswa jenjang S2 dan S3 tak lagi diwajibkan menerbitkan jurnal terakreditasi dan bereputasi internasional untuk lulus. Namun, mahasiswa S2 dan S3 yang akan lulus tetap mesti mengerjakan tugas akhir, yakni tesis dan disertasi.