Keputusan 'Walk Out' dari KTT Melanesia, Indonesia Dinilai Tegas soal Kedaulatan

Doc: ANTARA/Hafidz Mubarak A

Ket. Foto arsip sebagai ilustrasi berita - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kiri) dan Menteri Luar Negeri Vanuatu Jotham Napat (kedua kanan) melakukan pertemuan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Jakarta - Pengamat dan dosen Hubungan Internasional pada Universitas Cenderawasih,Marinus Mesak Yaung, menilai aksiwalk outdelegasi Indonesia dari Konferensi Tingkat Tinggi para Pemimpin Grup Ujung Tombak Melanesia (KTT MSG) ke-22 2023 merupakan bentuk protes dalam isu Papua karena sudah menyangkut kedaulatan nasional.

"Keputusanwalk outdelegasi Indonesia itu menunjukkan posisi tegas kebijakan luar negeri Indonesia soal isu kedaulatan," kata Marinusdalamrilis pers di Jakarta, Kamis.

Dia juga aksi itu juga sebagai tekanan diplomatik terhadap forum KTT MSG danVanuatu sebagai tuan rumah, bahwa Indonesia adalah aktor aktor besar di kawasan Indo-Pasifik.

"Indonesia bukan negara kecil. Forum MSG jangan dikte Indonesia soal kebijakan atas Papua," tegas Marinus.

Marinus mengingatkan Vanuatu, Benny Wenda, dan delegasi ULMWPagarsadar diri dan memiliki kalkulasi politik yang baik serta tidak menyamakanstatus politik Papua dengan Timor Timur (kiniTimor Leste).

"27 tahun Timor Timur dengan Indonesia di mata hukum internasional, Timor Timur tetap wilayah tak bertuan. Bukan milik Indonesia," kata Marinus.

Marinus mendugaVanuatu dan MSGberusaha mengulang cerita Timor Timur yang menggelar referendum penentuan nasib sendiri pada 1999 atas desakan Australia, Vanuatu, organisasi MSG, dan komunitas internasional, di Papua.

"Terlalu naif dan keliru. Papua di mata hukum internasional adalah sah wilayah kedaulatan Indonesia," tegas Marinus.

Marinus menyebut upaya Vanuatu dan forum KTT MSG dalam mempertanyakan status politik Papua sebagai serangan langsung terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Warganetmendukungsikap delegasi Indonesia itu dan sebaliknya mengkritik Benny Wenda.

"Benny Wenda tidak diakui dalam KTT MSG sebagai pengamat orang asli Papua yang ikut dalam sidang. Hanya tuan Oktavianus Mote mantan wakil ketua ULMWP," tulis akun @MNakpapua.

Hal senada juga disampaikan akun @interacquiant. "ULMWP memang tidak pantas duduk di situ. Sikap Indonesia sudah pas," cuit akun tersebut.

Sedangkan akun @BiliWondamenyampaikan pesan tegas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan kelompok teroris yang membunuh saudaranya sendiri dan menyandera pilot Selandia Baru," tulis dia.