Butuh Target 1 Gigawatt PLTS untuk Bangun Rantai Pasok TKDN

Untuk bagian Indonesia, mengubah persyaratan tenaga surya mungkin merupakan reformasi hukum yang paling mudah. Saat ini, Indonesia menghasilkan lebih sedikit tenaga surya daripada Norwegia, dan banyak dari yang mereka hasilkan dikirim ke negara tetangga Singapura.

Menurut rencana investasi, pemerintah ingin meningkatkan kapasitas tenaga surya lima kali lipat dalam lima tahun ke depan, tetapi akan membutuhkan hampir 2,4 miliar dollar AS untuk melakukannya.

Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, TKDN ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan industri pendukung dalam negeri. Kalau dihapus justru akan merugikan industri pendukung dalam negeri.

"Tidak ada insentif bagi investor untuk membangun industri pendukung PLTS dalam negeri. Insentif TKDN ini kan juga dilihat peluang investor untuk membangun industrinya di dalam negeri," papar Nailul.

Pengamat energi dari Universitas Brawijaya, Malang, Suprapto, mengatakan, kelambanan Indonesia mencapai target bauran energi disebabkan aturan pemerintah yang kerap berubah-rubah, membuat kalangan investor EBT berada dalam ketidakpastian.

"Sejak beberapa tahun lalu aturan soal surplus PLTS atap yang dibeli PLN berubah-rubah, sampai akhirnya yang terakhir tidak dibeli sama sekali. Keadaan semacam ini membuat investor maju-mundur. Pemerintah sebaiknya tetap mengacu pada aturan karena akan menggambarkan konsistensi pemerintah menerapkan aturan," kata Suprapto.

Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan rencana penghapusan kewajiban TKDN berpotensi merugikan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Sebab, akan menghambat industri dalam negeri yang memasok berbagai komponen-komponennya.