Demokrasi Harus Jadi Instrumen Atasi Ketimpangan

Satu contoh lain bagaimana kombinasi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, menurut Aditya, ada pada Selandia Baru, di mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran melalui konsultasi publik secara terbuka. Partisipasi itu membantu memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

"Sebaliknya, di beberapa negara yang menderita dari kurangnya transparansi dan partisipasi, seperti Zimbabwe pada masa lalu, kebijakan ekonomi dapat menjadi terpusat pada kelompok kekuatan politik atau ekonomi tertentu, berdampak negatif pada pemerataan pertumbuhan," papar Aditya.

Corak demokrasi apa pun yang diambil, stabilitas politik merupakan harga yang tak bisa ditawar. Terlalu banyak perubahan politik dalam waktu singkat juga akan mengganggu ekonomi.

Sementara itu, Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), yang juga pakar kebijakan publik, Surokim Abdussalam, mengatakan demokrasi harus menjadi alat tidak hanya untuk kesejahteraan politik, tapi juga harus menciptakan kemakmuran ekonomi yang adil dan merata bagi rakyat.

"Demokrasi ekonomi harus bisa menjawab paradoks yang terjadi selama ini. Jika selama ini demokrasi hanya mementingkan pertumbuhan dan membuat ketimpangan serta kesenjangan maka demokrasi harus bisa menutup kelemahannya tersebut dengan memeratakan pertumbuhan tersebut agar lebih menjamin keadilan ekonomi.