Perilaku Vote-Selling, Ini Alasan Pemilih Rela Menjual Suara Saat Pemilu

Anhar Dana Putra, Politeknik STIA LAN Makassar

Praktik politik uang atau klientelisme masih menjadi parasit yang menggerogoti kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia sampai saat ini.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada awal tahun 2023 menemukan bahwa 36,5% dari 506 orang responden nasional mengaku pernah menerima uang atau melihat orang lain menerima uang dari para peserta pemilihan umum (pemilu). Artinya, 3 dari setiap 10 orang Indonesia yang pernah berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilu, pernah terlibat dalam transaksi politik uang.

Angka ini cukup mengkhawatirkan jika tidak diatasi segera secara menyeluruh, utamanya menjelang Pemilu 2024. Sayangnya, pemahaman masyarakat dan para aktor politik terkait persoalan klientelisme di Indonesia masih belum sepenuhnya utuh, sehingga segala upaya pencegahan yang sudah dilakukan, misalnya sosialisasi dan kampanye anti politik uang yang umumnya dilakukan oleh Bawaslu, belum benar-benar membuahkan hasil.

Mayoritas studi terkait politik uang masih cenderung berkutat pada perilaku vote-buying (menawarkan uang untuk membeli suara), sementara studi yang menyasar aspek psikologis yang mendorong perilaku vote-selling (menerima uang untuk menjual suara) masih sangat terbatas.

Padahal kedua aktor tersebut memberi kontribusi yang sama-sama signifikan dalam menciptakan praktik klientelisme. Politik uang tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada masyarakat yang ingin menerima uang, sekali pun ada politikus yang menawarkan.

Secara psikologis, faktor apa saja yang membuat masyarakat tidak bisa menghindari diri dari perilaku vote-selling? Penting untuk menemukan akar penyebabnya jika ingin membasmi politik uang secara menyeluruh.

Mengapa orang mau menjual suaranya?

Akademisi ilmu politik Burhanuddin Muhtadi, dalam bukunya "Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru", mengungkapkan bahwa pendapatan, status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam transaksi klientelisme.

Penyebab utamanya justru karena adanya normalisasi yang dilakukan masyarakat terhadap praktik tersebut. Ini membuat mereka jadi permisif.

Selain itu, masih banyak komunitas masyarakat yang memandang tindakan klientelisme sebagai gestur kebaikan hati, bahkan religius (misalnya menganggapnya sebagai sedekah). Ini membuat mereka meyakini bahwa praktik tersebut adalah suatu tindakan yang luhur, sehingga mereka malah mendukungnya.

Sebuah studi terkait perilaku vote-selling oleh Rizka Halida, seorang pakar psikologi sosial asal Universitas Indonesia, bersama tiga orang rekan penelitinya pada tahun 2022 menemukan bahwa jumlah nominal uang yang ditawarkan dapat memengaruhi keputusan vote-seller untuk menerima uang atau tidak. Namun, hal ini hanya berlaku jika vote-seller memiliki inhibitory self-control yang rendah. Inhibitory self-control bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menahan hasrat untuk melakukan perilaku-perilaku impulsif yang berisiko, membahayakan atau melanggar aturan.

Ketika seseorang memiliki inhibitory self-control yang tinggi, ia akan mampu memproses secara kognitif bahwa menerima uang dari vote-buyer sama halnya dengan berpartisipasi dalam transaksi yang ilegal dan tidak etis. Kesadaran ini akan mendorong mereka untuk menghindarinya.

Faktor psikologis lain yang bisa memengaruhi keputusan vote-seller untuk menerima uang dari vote-buyer adalah sesuatu yang disebut "bias rabun jauh" (present bias). Sebuah konsep yang populer dalam bidang ilmu perilaku dan psikologi sosial.