Upaya Atasi Krisis Myanmar Gagal Lagi, Apa Langkah ASEAN Selanjutnya?

Muhammad Rifqi Daneswara, Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS)

Menteri luar negeri negara-negara ASEAN bertemu awal bulan Juli di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri perwakilan diplomatik bukan hanya dari negara-negara Asia Tenggara namun juga dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara mitra di luar kawasan, termasuk Amerika Serikat (AS), Cina, Australia, Jepang dan Korea Selatan.

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia ingin berfokus pada bagaimana ASEAN mampu mendorong kolaborasi di tengah perubahan regional dan global.

Namun, jalan masih panjang untuk bisa mencapai misi ASEAN dalam menciptakan stabilitas dan keamanan regional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu alasannya adalah karena ASEAN belum mampu mengatasi situasi krisis di Myanmar secara signifikan.

Konflik di Myanmar telah berlangsung sejak Februari 2021, setelah Junta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi--pemimpin yang terpilih secara demokratis.

Sejak saat itu, di Myanmar terjadi perang saudara, tidak hanya Junta dan oposisi sipil, tetapi juga melibatkan berbagai kelompok etnis di negara tersebut. Diperkirakan 12 ribu orang telah terbunuh dan jutaan warga sipil terpaksa mengungsi.

Mengapa Myanmar penting bagi ASEAN

Perdamaian di Myanmar penting bagi ASEAN karena dua alasan.

Pertama adalah alasan sosioekonomi. ASEAN mengalami kesulitan untuk menerapkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan integrasi di seluruh kawasan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

MEA merupakan salah satu upaya ASEAN untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai satu pasar tunggal dan basis produksi bersama. Ini menjadikannya kawasan yang sangat kompetitif, dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan terintegrasi penuh ke dalam ekonomi global.

Situasi politik yang tidak stabil di Myanmar turut menjadi salah satu faktor penghambat implementasi MEA secara efektif. Tidak hanya itu, krisis di Myanmar saat ini juga menciptakan arus pengungsi yang melarikan diri dari konflik antara Junta dan oposisi. Menurut data PBB, lebih dari satu juta penduduk Myanmar telah mengungsi ke negara-negara sekitarnya di kawasan, termasuk ke Indonesia.

Alasan kedua, yang bisa dibilang lebih penting bagi ASEAN sebagai sebuah institusi, adalah politik. Kegagalan dalam menyelesaikan krisis Myanmar akan berdampak besar pada persatuan dan kestabilan di kawasan dan mengancam kredibilitas ASEAN dalam jangka panjang.

Kegagalan terus-menerus

Beberapa bulan setelah kudeta, anggota ASEAN dan Junta Myanmar menyepakati Lima Poin Konsensus (Five Points of Consensus/5PC).