Reformasi Birokrasi Harus Dapat Langsung Dirasakan Masyarakat

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk melakukan perubahan cara pandang dalam upaya mencapai target.

Hal ini dilakukan guna memastikan agar reformasi birokrasi dapat langsung dirasakan dampaknya ke masyarakat. "Untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak, perlu perubahan paradigma dari orientasi input yang cenderung administratif, di mana kita berpatokan pada berapa anggaran yang telah dan akan dihabiskan, berubah menjadi orientasi outcome yang melihat dampak kinerja nyata yang dihasilkan dan dirasakan masyarakat," ujar Anas dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran agar lebih memberikan dampak. Dalam konsep money follow program, besaran anggaran dialokasikan sesuai dengan program kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Sementara pada konsep program follow result, pemilihan program dan kegiatan harus sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan. "Upaya ini dilakukan karena tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran instansi pemerintah yang tidak memiliki hasil atau manfaat bagi masyarakat. Sehingga kinerja dan dampak program pembangunan dapat dirasakan," tuturnya.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menyebutkan sampai dengan tahun 2022, telah dilakukan penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja di tingkat pemerintah daerah sehingga menghasilkan efisiensi dan pencegahan potensi pemborosan anggaran sebesar 121,9 triliun rupiah.

Hal tersebut merupakan wujud efisiensi anggaran atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Ia juga membahas terkait kinerja pegawai yang secara nasional berpredikat Baik dan Sangat Baik yang mencapai 99,76 persen. Namun, hal ini bertolak belakang dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat, buruknya pelayanan publik, disiplin pegawai, dan masalah lainnya.

Anas melihat fenomena ini menandakan bahwa predikat kinerja pegawai belum selaras dengan capaian kinerja organisasi. "Perlu dilakukan juga penyelarasan capaian kinerja organisasi ke kinerja individu melalui metode forced distribution. Karena kinerja organisasi akan mempresentasikan bagaimana kinerja pegawainya dan sebaliknya," imbuh mantan Kepala LKPP ini.

Hasil evaluasi kinerja pegawai ini ke depan juga akan digunakan sebagai landasan penentuan insentif, gaji, dan penetapan talent class pegawai.

Dorong Otonomi

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pemimpin terpilih pada Pemilu serentak 2024 merupakan pemimpin yang memiliki komitmen mendorong kemajuan otonomi daerah.

Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutan dan arahannya pada acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Tangerang, Banten, Kamis, sebagaimana disaksikan melalui tayangan video di Jakarta.

"Saya mengharapkan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang mampu menjaga komitmen dalam mendorong kemajuan otonomi daerah," kata Wapres.

Dia mengatakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah pilihan terbaik bagi negara dalam mengelola pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah dan menghidupkan demokrasi lokal yang berkualitas.