Bapanas: Surplus Beras Naik 243 Persen saat RI Swasembada

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan surplus beras nasional meningkat 243,2 persen dalam empat tahun terakhir seiring tercapainya swasembada, memperkuat ketahanan pangan Indonesia yang semakin kokoh, mandiri, dan berkelanjutan.

"Ini merupakan langkah nyata dan tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (08/1).

Bapanas menyatakan salah satu bukti pencapaian swasembada beras adalah adanya selisih lebih atau surplus dari produksi yang sudah mampu melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

Dalam kalkulasi Bapanas, surplus produksi terhadap konsumsi beras di 2025 mencapai 3,52 juta ton. Angka itu berasal dari total produksi 34,71 juta ton yang telah melampaui kebutuhan konsumsi 31,19 juta ton per tahun.

Kemudian, dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional yang telah diampu Bapanas sejak tahun 2022, terdapat lonjakan surplus produksi terhadap konsumsi beras. Di tahun itu, produksi beras berada di 31,54 juta ton, sedangkan konsumsi beras 30,51 juta ton, sehingga masih ada surplus 1,02 juta ton.

"Dengan demikian, surplus produksi terhadap konsumsi beras di tahun 2025 pun meningkat pesat hingga 243,2 persen jika dibandingkan terhadap tahun 2022," jelasnya.

Dari surplus tahun 2022 yang 1,02 juta ton meroket hingga menjadi surplus 3,52 juta ton pada 2025 pada saat era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara pada tahun 2023, surplus produksi beras terhadap konsumsi saat itu berkisar di 204,29 ribu ton. Ini dari produksi beras setahun yang 31,1 juta ton dengan kebutuhan konsumsi di 30,9 juta ton. Kemudian di 2024 tidak ada surplus produksi terhadap konsumsi.

"Hal lain yang semakin meneguhkan pencapaian swasembada beras di tahun 2025 adalah nihilnya impor untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditugaskan Bapanas ke Perum Bulog," bebernya.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, lanjutnya, tidak ada importasi beras umum untuk yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, karena hasil petani dalam negeri mampu memenuhinya.

Dalam catatan Bapanas, pada tahun 2022 pemerintah terpaksa mengadakan impor untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sejumlah 57,4 ribu ton. Kemudian pada tahun 2023 Bulog telah merealisasikan penugasan pengadaan beras dari luar negeri sejumlah 2,81 juta ton dan pada 2024 sejumlah 3,85 juta ton.

Amran memaparkan salah satu strategi peningkatan produksi beras nasional adalah menjaga harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Pemerintah bersama Perum Bulog telah berhasil mewujudkan kiat tersebut sepanjang tahun 2025.

"Kami mewakili seluruh petani Indonesia, ada 160 juta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang luar biasa perhatiannya sektor pertanian, produksi (beras) kita 34 juta ton," ungkap Amran.

Adapun penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg) dengan segala kualitas untuk GKP tingkat petani berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025.