Jokowi Minta Pemda Utamakan Pendidikan Anak-anak

Tidak hanya itu, lulusan Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya tahun 1989 tersebut mengatakan seharusnya pemerintah daerah memperhatikan dan memantau ketersediaan ruang yang disiapkan masing-masing satuan pendidikan.

Pada kesempatan itu, Najih mengatakan akan memberikan teguran keras terhadap daerah yang melakukan malaadministrasi sekaitan proses PPDB. Misalnya, oknum yang melakukan intervensi kepada sekolah agar menerima peserta didik tertentu, namun tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita akan berikan teguran dan peringatan kepada daerah yang masih melakukan hal itu (malaadministrasi). Sebab, tindakannya bertentangan dengan tujuan zonasi itu sendiri," ujar dia.

Tidak hanya itu, lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pelayanan publik tersebut juga akan mendalami adanya indikasi warga yang pindah alamat domisili dalam waktu yang tergolong singkat. Hal itu patut dicurigai sebagai upaya agar anak didik diterima di sekolah yang dituju.

Untuk mendalami hal tersebut, Ombudsman RI akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga dengan dinas pendidikan, hingga kepala daerah.