Fenomena WNI Jadi WNA, Jadi Alarm Buat Pemerintah

DENPASAR - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim membeberkan data yang mengejutkan. Ia menyebutkan setiap tahunnya ribuan mahasisiwa pindah kewarganegaraan ke Singapura. Ribuan warga Indonesia yang pindah ke Singapura berada dalam rentang usia produktif 25 sampai 35 tahun.

Silmy Karim menyebut tren pindah status warga negara sebagai alarm yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Tren ini dikhawatirkan membuat Indonesia krisis sumber daya manusia (SDM) unggul dalam menjawab persaingan global.

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dari kemajuan suatu bangsa. Karena sebaik dan sehebat infrastruktur dalam negeri, jika SDM tidak berkompeten atau bobrok maka tidak akan bisa berkompetisi dalam persaingan global.

"Kalau saya melihatnya ini adalah alarm untuk kita lakukan upaya-upaya dalam hal bagaimana supaya SDM unggul di Indonesia itu bisa tetap berada di Indonesia." ungkap Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim di Bali, beberapa waktu lalu.

Sejak tahun 2019 hingga 2022, Dirjen Imigrasi Kemenkumham mencatat ada 3.912 warga negara Indonesia (WNI) pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura. Dari tren ini, 2022 tercatat jadi yang tertinggi dengan kepindahan WNI ke Singapura sebanyak 1.091 orang.

Kemudian, Silmy mempertanyakan, mengapa WNI berbondong-bondong pindah kewarganegaraan menjadi WN Singapura. Menurutnya, pemerintah kita harus segera mengeluarkan strategi khusus untuk meredam persoalan perpindahan ini.

Ditegaskan lagi, alasan ribuan WNI pindah kewarganegaraan menjadi WN negara lain adalah potensi memperoleh taraf hidup yang lebih sejahtera.

Melihat fenomena tersebut, Dirjen Imigrasi menerbitkan Global Talent Visa yang merupakan turunan dari Golden Visa. Golden Visa diberikan kepada warga negara asing (WNA) yang memiliki keahlian atau keterampilan mumpuni di bidangnya.

"Mereka yang pindah ini usia-usia produktif, potensial. Kita berharap kebijakan Global Talent Visa menarik minat talenta terbaik dunia supaya datang dan berkontribusi di Indonesia," tutur Silmy.

Strategi Terbaru

Di kesempatan yang sama, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyebut revisi peraturan pemerintah (PP) untuk kebijakan Golden Visa tinggal menyelesaikan proses administrasi dengan menunggu paraf beberapa menteri dan tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, Silmy optimistis revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat rampung pada Juli 2023 sehingga berbagai kemudahan yang ditawarkan layanan Golden Visa dapat segera dimanfaatkan para investor asing.

"Ini lagi nunggu ditandatangani, itu ada PP-nya, peraturan pemerintah. Penyusunannya sudah, harmonisasi sudah, lagi dibutuhkan paraf. Saat ini, menunggu paraf Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, baru ditandatangani Presiden. Mudah-mudahan bulan ini selesai, jadi hanya proses administrasi," kata Dirjen Imigrasi menjawab pertanyaan ANTARA selepas membuka Imigrasi Festival (IMIFest) 2023 di Denpasar, Bali, Senin (17/7).

Golden Visa merupakan strategi terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menggaet para investor asing ke Indonesia. Para pemegang Golden Visa nantinya dapat menetap di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun.