Asean Tidak Boleh Mengabaikan Isu Pelanggaran HAM di Kawasan

JAKARTA - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) tidak boleh mengabaikan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di kawasan. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menegaskan sebagai ketua Asean tahun ini, Indonesia mengingatkan bahwa perbedaan di antara negara anggota jangan menjadi alasan untuk meninggalkan masalah HAM yang mendesak.

"Terlepas dari perbedaan, Asean harus memanfaatkan dialog untuk memastikan kemajuan berkelanjutan di bidang hak asasi manusia," kata Retno ketika menyampaikan pidato pembukaan dalam Pertemuan ke-56 Menlu Asean (AMM) dengan perwakilan Komisi Antarpemerintah Asean untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) di Jakarta, pada Selasa (11/7).

Dialog HAM, jelas Retno, merupakan bukti kedewasaan Asean untuk terlibat dalam dialog yang jujur dan terbuka tanpa menyebut nama dan mempermalukan siapa pun. Oleh karena itu, dialog tersebut perlu dilakukan secara rutin.

"Kami bertujuan untuk merilis Deklarasi Pemimpin tentang Dialog HAM Asean," kata Retno seperti dikutip dari Antara.

Di tengah krisis yang semakin besar dan persaingan yang memperburuk tantangan HAM secara global, Retno berharap Asean bisa memberikan contoh nilai-nilainya secara global dalam memprioritaskan keterlibatan yang konstruktif, bukan melakukan aksi saling tuding.

"Asean juga harus bersatu dalam menolak politisasi dan standar ganda sambil membuktikan kemampuan kita untuk mengatasi masalah di kawasan kita," kata Retno.

"Dalam hal ini, sangat penting bagi AICHR untuk terus berkembang dan berkembang.

Pekerjaannya harus melampaui kegiatan pembangunan kapasitas dan menghasilkan prakarsa lokal yang berdampak," tambahnya.

Dampak Nyata

Berkaitan dengan peran AICHR, Retno mengharapkan program-program yang disiapkan tidak terbatas pada peningkatan kapasitas saja, tetapi bisa berupa inisiatif-inisiatif lain yang memiliki dampak nyata.

Dalam pertemuan para menlu dengan para perwakilan AICHR, isu Myanmar masih mendominasi pembahasan. Di samping isu Myanmar, pertemuan juga membahas isu mengenai perdagangan manusia (TPPO) serta dampak perubahan iklim terhadap HAM.

Para representatif menyoroti kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan dan belum adanya kemajuan atas implementasi Konsensus Lima Poin (5PC).

Menutup pertemuan, Menlu Retno menyampaikan bahwa AICHR harus terus mempromosikan nilai-nilai HAM yang sesuai dengan konteks regional. Perlu juga terus menyuarakan kemajuan dan perlindungan HAM yang konstruktif, objektif, dan proporsional di tiga Pilar Komunitas Asean yang sejalan dengan Rencana Aksi 2021-2025.

"Saya ingin menegaskan kembali kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dalam mencapai upaya penting untuk pemajuan dan perlindungan HAM ini," pungkas Retno.