Smart City IKN, Apa dan Bagaimana Penerapannya dapat Meningkatkan Kualitas Hidup Penghuni

Imam Salehudin, Universitas Indonesia; Basuki Muhammad Mukhlish, Universitas Indonesia, dan Helman Arif, Universitas Indonesia

Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mencanangkan bahwa ibu kota negara (IKN) baru akan mengadopsi konsep kota pintar (smart city) yang ramah lingkungan dan berbasis alam.

Terlepas dari polemik politik dan ekonomi soal rencana pembangunan IKN, penggunaan konsep kota pintar memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

Beberapa kota di Indonesia telah mengklaim status sebagai kota pintar. Namun, konsep ini sendiri belum banyak dipahami oleh masyarakat. Padahal, sebetulnya ada beberapa standar yang harus dipenuhi untuk dapat mengklaim sebagai sebuah kota pintar.

Kami tim peneliti dari kluster riset digital business and economics, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep kota pintar dan bagaimana adopsinya menjadi salah satu pilar utama rencana pembangunan IKN. Tak hanya itu, kami juga akan mengulas berbagai tantangan terkait adopsi konsep kota pintar dan rekomendasi untuk para pengambil kebijakan.

Apa itu kota pintar?

Konsep kota pintar adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasional, keberlanjutan, dan pengalaman warga dalam suatu kota.

Teknologi informasi dan komunikasi memadukan berbagai aspek kehidupan di kota pintar dan membantu pembuatan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Ini seperti transportasi, energi, infrastruktur, layanan publik, lingkungan, dan lainnya.

Integrasi dilakukan melalui beberapa fitur utama yang menjadi ciri-ciri kota pintar menurut standar komite perumahan dan manajemen lahan United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

Pertama, kota pintar menggunakan teknologi berbasis sensor yang terhubung 24 jam untuk secara real-time mengumpulkan data berbagai indikator operasional kota. Misalnya adalah kamera CCTV yang memantau titik-titik rawan kemacetan atau sensor pendeteksi kualitas air dan udara di titik-titik rawan polusi.

Kedua, kota pintar mengadopsi Internet of Things (IoT) yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung. Lampu jalan hingga sarana transportasi, misalnya, bisa saling "berkomunikasi" dan "berbagi informasi". Pengelolaan kota pun menjadi lebih efisien.

Ketiga, kota pintar menyediakan layanan publik yang terintegrasi melalui teknologi digital. Misalnya, sistem pelaporan masalah melalui aplikasi seluler yang memungkinkan warga untuk melaporkan gangguan atau kerusakan infrastruktur dengan cepat. Laporan yang masuk kemudian akan memicu mekanisme operasional terstandardisasi untuk tindak lanjut yang terukur dan dapat dimonitor secara real-time oleh pelapor.

Keempat, kota pintar mendorong keterlibatan aktif dari warga. Warga dapat memberikan umpan balik mengenai pengelolaan kota dan pengambilan keputusan melalui aplikasi seluler, platform digital, atau kios interaktif.

Dengan cara ini, pemerintah mendapatkan informasi langsung dari warga, bisa memahami kebutuhan mereka, dan merespons secara efektif berbagai permasalahan yang sebelumnya harus melalui jalur birokrasi yang panjang dan berbelit.