Smart City IKN, Apa dan Bagaimana Penerapannya dapat Meningkatkan Kualitas Hidup Penghuni

Kedua, keamanan dan privasi data. Pengumpulan dan penggunaan data yang luas menjadi pilar kota pintar. Namun, hasil penelitian kami mengidentifikasi risiko privasi dan kebocoran data menjadi salah satu faktor penghambat adopsi teknologi smart home atau rumah pintar. Rumah pintar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi dan merupakan implementasi kota pintar pada tataran terkecil.

Terlebih, rekam jejak pemerintah dalam menjaga keamanan data dan privasi warga masih buruk. Pemerintah harus memprioritaskan perlindungan data dan penerapan kebijakan privasi yang ketat untuk memastikan informasi sensitif warga tetap aman dan terlindungi.

Ketiga, keberhasilan kota pintar bergantung pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Mendapatkan dukungan dan partisipasi warga dalam penggunaan teknologi, serta memastikan inklusivitas dalam akses dan penggunaan layanan digital, menjadi tantangan tersendiri.

Sebetulnya, adopsi internet di Indonesia tergolong baik. Skor literasi digital Indonesia - berdasarkan laporan hasil pengukuran indeks literasi digital Indonesia tahun 2022 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Katadata Insight Center (KIC) - berada di angka 3,54 dari skala 1-5.

Namun, edukasi dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka dapat memahami manfaat dan risiko penggunaan teknologi sehingga mampu menggunakan teknologi secara bijak.

Keempat, koordinasi dan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan untuk membagi sumber daya, mengatasi hambatan regulasi, dan memastikan kelancaran implementasi menjadi tantangan yang perlu diatasi. Hal ini termasuk memastikan adanya payung hukum bagi berbagai inisiatif terkait adopsi teknologi kota pintar di IKN.

Terakhir, keberlanjutan finansial. Menerapkan kota pintar adalah investasi jangka panjang. Dana yang dibutuhkan tak hanya berhenti di sekitar perkiraan Rp 466 triliun untuk membangun IKN.

Pada hakikatnya, kota akan terus berkembang dan infrastruktur akan membutuhkan perawatan. Akan muncul tantangan mencari model pendanaan serta mendapatkan pengembalian investasi yang memadai melalui efisiensi operasional dan peningkatan pendapatan.

Pesan untuk pembuat kebijakan

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kami memberikan enam rekomendasi yang bisa dipertimbangkan pembuat kebijakan.

Pertama, penting untuk memastikan infrastruktur digital yang kuat dan terjangkau, termasuk konektivitas internet yang cepat dan luas. Kolaborasi dengan penyedia layanan telekomunikasi dan pengembang teknologi akan membantu memenuhi kebutuhan ini.

Kedua, perlunya kerangka regulasi yang jelas dan fleksibel untuk mendorong inovasi dan adopsi teknologi. Pemerintah perlu mempertimbangkan aturan yang progresif dan memfasilitasi kerja sama antara sektor publik dan swasta.

Ketiga, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program pelatihan dan pendidikan. Hal ini akan memastikan partisipasi yang lebih luas dalam pemanfaatan teknologi secara bijak.