Wapres Minta Pelaku Sektor Keuangan Jaga Moral dan Etika

JAKARTA - Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, meminta pelaku sektor keuangan betul-betul menjaga kepercayaan publik agar perannya yang vital dalam perekonomian nasional bisa berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Wapres kepada pelaku sektor keuangan dalam acara Peresmian Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi Sarana Multigriya Finansial - Bank Syariah Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/6).

Pelaku sektor keuangan termasuk otoritas pengawas dan seluruh pihak yang terlibat dituntut untuk memiliki standar pengetahuan, profesionalitas, serta moral etika yang tinggi dalam pengelolaan sektor keuangan.

Fraud atau kecurangan di sektor keuangan bukan hanya dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat, melainkan juga berpotensi meruntuhkan perekonomian sebuah negara dalam waktu singkat.

Sebab itu, dia meminta pelaku usaha, regulator, dan pengawas untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. "Keamanan data, sistem, dan investasi nasabah harus betul-betul terlindungi," kata Wapres.

Ma'ruf juga mendorong pelaku sektor keuangan memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sektor keuangan serta menghindari instrumen produk-produk dengan risiko tinggi yang dapat menimbulkan gagal bayar, seperti pada kasus kredit perumahan di Amerika Serikat (AS) yang memicu krisis ekonomi global pada 2008.

Pengamat ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, yang diminta pendapatnya mengatakan pelaku di sektor keuangan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun juga melakukan pengelolaan risiko demi keamanan dana masyarakat.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu membuat rambu-rambu peraturan untuk mengurangi risiko dan memitigasi risiko ketika terjadi kegagalan pengelolaan.

Serangan Peretas

Praktisi keamanan data dari Jogja Startup Foundation, H. Sulistyo, mengatakan pernyataan Wapres sangat penting terutama setelah terjadi peretasan data terhadap sistem informasi dan teknologi Bank Syariah Indonesia (BSI) baru-baru ini.

"BSI belum lama ini telah gagal menahan serangan peretas sehingga mengakibatkan konsumen kesusahan karena ATM dan internet banking tidak bisa digunakan hingga berhari-hari," kata Sulistyo.

Serangan peretas terhadap lembaga keuangan memiliki konsekuensi serius, termasuk kerugian finansial, kehilangan data sensitif, dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bank Syariah Indonesia dan institusi keuangan lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan keamanan siber mereka.