Berjasa Turunkan Kemiskinan, tapi Kenapa Petani Tak Kunjung Sejahtera?

Produktivitas tak sebanding

Selama ini produktivitas dan kesejahteraan petani ditakar menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah perbandingan harga yang diterima petani dan harga yang harus dibayarkan oleh mereka.

Secara nasional, berdasarkan data BPS, angka NTP di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan hanya naik sebesar 0,61% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Sebagai perbandingan, NTP naik 4,93% pada tahun sebelumnya.

Namun, data BPS menunjukkan, meskipun indeks harga yang diterima petani melalui komoditas produksinya meningkat sebesar 5,92% pada 2022, indeks harga yang dibayar oleh petani untuk konsumsi rumah tangga juga naik hingga dengan jumlah yang hampir sebanding, yaitu mencapai 5,28%. Pembayaran konsumsi rumah tangga mencakup makanan, minuman, dan perlengkapan rutin rumah tangga.

Di sisi lain, sudah banyak analisis yang menyebut NTP belum dapat menggambarkan kesejahteraan petani secara utuh. Sebab, NTP hanya mengukur harga tanpa mempertimbangkan penghasilan yang diterima para petani berdasarkan hasil panen dari luasan lahan garapannya masing-masing. Dengan luas lahan garapan yang relatif kecil, memang peran harga terhadap penerimaan petani bisa jadi tidak signifikan.

Risiko cuaca ekstrem serta bencana alam pun menambah risiko gagal panen. Hal tersebut semakin mengurangi nilai tambah kegiatan pertanian. Konteks geografis dan ekologis turut menjadi tantangan karena sistem budi daya dan strategi mata pencaharian (livelihoods) yang sangat dipengaruhi faktor bawaan, seperti ketinggian lahan, ketersediaan sumber air, dan kesuburan tanah.

Pemerintah mengalokasikan sekitar 2-3% dari PDB setiap tahunnya, atau sekitar Rp 15,31 triliun dari APBN 2023 untuk sektor pertanian. Subsidi pupuk juga merupakan anggaran subsidi non-energi terbesar, yakni 25-30% dari anggaran per tahun.

Kementerian Pertanian juga mengguyur anggaran peningkatan produktivitas, seperti bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian), pembangunan jaringan irigasi, dan pengembangan keahlian petani. Jumlahnya sekitar 10% dari anggaran institusi per tahunnya.

Sayangnya, kebijakan pertanian tersebut tampak belum memprioritaskan peningkatan produktivitas. Anggaran subsidi pupuk, misalnya, berisiko memicu petani untuk fokus memproduksi tanaman bernilai rendah, namun justru mendapatkan anggaran jauh lebih tinggi dibandingkan pos anggaran Kementerian Pertanian lainnya. Lahan panen padi yang luas serta kebutuhan pupuk yang cukup intensif dari pertanian padi menyebabkan sekitar 60% permintaan pupuk oleh petani diserap oleh pertanian padi.

Kondisi ini memunculkan urgensi pentingnya pendekatan baru untuk pembangunan pertanian: dari yang bertumpu pada dukungan harga (market price support) ke peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Caranya bisa melalui modernisasi, penggunaan teknologi, dan dukungan pembiayaan serta akses pasar.

Apa yang bisa dilakukan?

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Pertama, perlunya peningkatan upaya untuk mengembangkan dan menggalakkan penggunaan benih unggul.

Pengembangan benih semestinya tidak hanya digalakkan untuk lembaga riset negara, tetapi juga perusahaan swasta. Untuk itu, regulasi yang merangsang usaha-usaha penangkaran dan perbanyakan benih sangatlah krusial.