Kementerian Koperasi dan UKM Minta Dana Tambahan Rp1,5 T

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta tambahan anggaran untuk 2024 sebesar 1,511 triliun rupiah yang akan digunakan untuk memperluas program di kementerian yang dipimpinnya.

"Dalam kesempatan ini kami tetap berencana mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah lebih," kata MenKopUKM Teten saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (8/6).

Menteri Teten menjelaskan bahwa berdasarkan rencana program dan anggaran KemenKopUKM untuk 2024, dibutuhkan dana sebanyak 3 triliun rupiah untuk menjalankan berbagai program pengembangan koperasi dan UKM.

Namun, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas memutuskan untuk hanya memberikan pagu indikatif KemenKopUKM 2024 sebesar 1,49 triliun rupiah.

Pagu tersebut, lanjutnya, hanya mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 1,4 triliun rupiah.

"Kami mengajukan usulan awal pagu anggaran pada 2024 sebesar 3 triliun rupiah. Selanjutnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas telah ditetapkan bahwa pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 adalah senilai 1,49 triliun rupiah," ucapnya.

Meski tidak yakin akan disetujui, Teten tetap mencoba mengajukan tambahan anggaran tersebut kepada anggota Komisi VI yang hadir dalam rapat kerja.

"Saya tidak terlalu yakin ini akan dipenuhi tapi kita coba usulkan karena seperti yang disampaikan Bapak Ibu, mestinya banyak program yang harus diperluas," tuturnya.

Setujui Usulan

Mendengar penjelasan Menteri Teten, anggota Komisi VI yang hadir sepakat untuk menyetujui usulan tambahan anggaran KemenKopUKM. Komisi VI pun tak lupa meminta agar KemenKopUKM meningkatkan pengawasan dan penanganan koperasi-koperasi bermasalah guna memperbaiki citra koperasi di tengah masyarakat dan terbentuknya industri keuangan koperasi yang sehat, efisien, kuat dan mandiri.

"Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk menciptakan eksosistem industri usaha simpan pinjam koperasi sebagai bagian integral dari industri keuangan nasional dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat akar rumput," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat membacakan kesimpulan rapat.