Refleksi Pelaksanaan Desentralisasi, Mengapa Pemerataan Pembangunan Belum Berhasil?

Ketiga, pilkada tidak memberikan dampak yang berarti bagi perbaikan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Artinya, pilkada belum mampu menjadi suatu rekayasa sosial untuk menghasilkan pemimpin daerah yang mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Di beberapa daerah, pilkada dapat menjadi pintu untuk perbaikan pembangunan, contohnya seperti yang dilakukan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Selain itu, ada juga kepala daerah lainnya yang, menurut pengamatan dari media, dianggap menunjukkan keberpihakan pada masyarakat dalam melawan perusakan lingkungan, seperti Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong (kini sudah meninggal).

Namun sayangnya, banyak daerah lainnya yang belum merasakan dampak positif pilkada.

Penyempitan ruang kompetisi politik

Mengapa praktik demokrasi di tingkat lokal ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif secara merata? Untuk menjawab ini, kita perlu menelusuri permasalahan di hulu dalam pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Salah satu isu yang menentukan peluang terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas adalah keterbukaan ruang kompetisi politik yang disediakan oleh aturan main pilkada.

Namun, riset Puskapol UI menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pilkada tahun 2005 hingga 2020, ruang kompetisi politik semakin menyempit. Ini disebabkan oleh regulasi dan praktik dalam proses kandidasi.

Pencalonan kandidat kepala daerah masih tersentralisasi oleh partai politik di tingkat pusat. Ini membuat demokrasi internal parpol dalam menentukan kandidat menjadi kurang berjalan efektif sehingga membuat proses kaderisasi jadi buruk.

Penyempitan ruang kompetisi politik juga dapat dilihat pada beratnya persyaratan pencalonan, baik melalui jalur kepartaian maupun perorangan, hingga mahalnya biaya pencalonan.

Fenomena menyempitnya ruang kompetisi politik ini pada akhirnya membuat pilkada didominasi oleh calon-calon yang memiliki dana besar atau kedekatan personal dengan elit partai, khususnya di tingkat pusat, terlepas dari integritas dan kualitas kepemimpinan mereka. Situasi inilah yang membuat implementasi pilkada, walaupun tidak di semua daerah, belum dapat melahirkan karakter pemimpin yang berorientasi kepentingan publik.

Konsekuensi logis lainnya adalah munculnya fenomena calon tunggal yang didominasi oleh petahana, kekerabatan politik, hingga politik uang, serta berkembangnya oligarki di pemerintahan daerah. Semua konsekuensi tersebut jauh dari tujuan pilkada untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Bukan berarti harus mundur