Perkuat Kerja Sama, BKKBN Sulut: Turunkan Stunting Perlu Peran Pentahelix

Doc: ANTARA/Karel A Polakitan

Ket. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, Diano T Tandaju mengatakan, menurunkan angka stunting perlu peran pentahelix.

Manado - Perkuat kerja sama. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, Diano T Tandaju mengatakan, menurunkan angka stunting perlu peran multi pihak.

Harus demikian, perlu peran para pihak untuk menurunkan angka prevalensi stunting di daerah ini," sebut Diano di Kabupaten Minahasa Tenggara, Rabu.

Menurut dia, sinegitas penting dilakukan oleh seluruh sektor dan dibutuhkan kerjasama dan koordinasi pentahelix seperti akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah dan media.

BKKBN tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan para pihak dalam menurunkan angka prevalensi stunting saat ini.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 bahwa stunting di Provinsi Sulawesi Utara berada pada angka 20,5 persen atau di bawah rata rata nasional 21,6 persen.

Kota Tomohon menjadi salah satu daerah dari 15 kabupaten dan kota di Sulut dengan angka prevalensi stunting terendah yakni sebesar 13,7 persen.

"Kita memiliki optimisme bersama agar dapat mencapai target pemerintah yaitu 14 persen angka stunting di tahun 2024," ujarnya.

Perwakilan BKKBN Sulut terus berkoordinasi melakukan percepatan penurunan angka stunting hingga ke kabupaten dan kota di Sulut.

Diano mengikuti kegiatan 'Rapat Evaluasi dan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting' didampingi Ketua Pokja Pelatihan dan Pengembangan Agustien Mamahit, serta tim Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rapat evaluasi tersebut dibuka Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David H. Lalandos, serta perangkat daerah terkait di kabupaten tersebut.

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, berdasarkan kabupaten dan kota di Sulut, angka prevalensi balita stunting di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 26,5 persen atau tertinggi ketiga setelah Kabupaten Bolaang Mongondow (30,0 persen) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (27,9 persen).