Pemimpin 2024 Harus Paham dan Berani Selesaikan Akar Masalah Kebijakan

Sementara itu, Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho, mengatakan dosa masa lalu yang terus menggelayuti dan membebani pemerintah adalah kewajiban membayar bunga utang kepada para konglomerat yang banknya pernah menerima obligasi rekapitalisasi perbankan (obligasi rekap) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat krisis moneter pada 1997-1998 lalu.

Kalau BLBI, para debitur/obligor hingga saat ini masih ratusan triliun rupiah belum dibayarkan kembali ke negara. Sedangkan obligasi rekap malah membebani pemerintah dengan membayar kepada debitur selama 50 tahun. Hal yang tidak pernah ada di dunia di mana kreditor membayar ke debitur.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (Undpad), Bandung, Romli Atmasasmita, mengatakan masalah substansial yang harus dibereskan pemimpin ke depan adalah kroni kapitalisme yang selalu melakukan praktik rent seeking (mencari rente).

Mereka itu terus dibina, dan selalu melakukan impor sehingga industri dalam negeri mati, pertanian mati, dan sektor industri lemah sekali karena pejabat ikut berburu rente. Suburnya praktik rent seeking di Indonesia karena sudah dipelihara sejak Orde Baru (Orba). Di era reformasi, praktik rent seeking dan oligarki semakin kuat karena sistem pemilu yang berbiaya mahal. Makanya mucul oligarki kekuasaan, bisnis, dan politik.

"Oligarki menguasai semua sektor, baik pertambangan, peternakan, dan pertanian.

Oligarki mematikan keterampilan sumber daya manusia (SDM) kita. Mereka juga didukung pinjaman luar negeri yang membelenggu kita dan membelenggu pemimpin ke depan," kata Romli.

Satu-satunya cara untuk mengakhiri praktik rent seeking adalah membenahi moral. Kroni kapitalisme ini membunuh bangsa. Siapa pun presidennya, kalau ini tidak diubah, sangat mustahil untuk bangkit. Kroni dengan praktik rent seeking seperti kanker yang menggerogoti badan. Kalau terus dipelihara, lama-kelamaan akan memakan bagian tubuh yang lain.

Presiden mendatang harus berani menindak dan memotong kronisme dan mafia ekonomi yang sudah memakan banyak sumber daya negara sejak 1967. Makanya, kalau dilihat kurs rupiah pada 1967 dibanding sekarang, sudah merosot sangat dalam (lihat tabel).

Basmi Perampok BLBI

Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana - Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan Indonesia sangat sulit bangkit kalau rupiah seperti itu. Apalagi kalau solusi yang ditawarkan pemerintah selalu utang dan cetak duit, sehingga pertumbuhan ekonomi semu. Maka tidak heran, ada tindak pidana pencucian uang sampai 349 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan.

"Kalau kanker dipelihara bagaimana bisa maju, yang ada akan menggerogoti bangsa dan rakyat," kata Siprianus.

Tiga akar masalah bangsa itu, katanya, harus dibasmi oleh pemimpin mendatang kalau mau membuat Indonesia maju. Negara harus mempunyai keuangan sangat kuat sehingga rupiah juga menguat, begitu juga sektor riil terutama UMKM.

"Perampok BLBI selama 25 tahun harus dibasni, begitu juga penerima subsidi bank dari obligasi rekap. BI dan OJK pun harus berhenti menganakemaskan bank yang dari rezim ke rezim habiskan anggaran negara melalui subsidi bunga rendah dan membayar dividen kepada pengemplang BLBI. Kalau ini tidak dibenahi, hanya menunggu waktu kita habis," katanya.