Pemimpin 2024 Harus Paham dan Berani Selesaikan Akar Masalah Kebijakan

» Yang lebih parah lagi, dari hasil kroni kapitalisme, mereka bisa membeli hukum sampai membuat UU.

» Kita harus belajar menyembuhkan penyakitnya. Semua kekayaan itu akan akan habis kalau pondasinya tidak kuat.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada acara Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar para relawan di Istora Senayan Jakarta, Minggu (14/5), mengingatkan untuk tidak salah memilih pemimpin ke depan yang akan menggantikannya.

Pemimpin ke depan yang dibutuhkan, kata Jokowi, adalah figur yang berani dan tahu serta paham dengan berbagai permasalahan di negeri ini, serta mampu menyelesaikan masalahnya. Selain itu, juga harus pandai memanfaatkan peluang yang ada dengan berbagai keunggulan potensial yang dimiliki, seperti sumber daya alam dan bonus demografi. Bukan figur yang hanya menjalankan rutinitas dan duduk di Istana, tanda tangan.

Presiden ke depan harus tahu dan memiliki strategi membangun negara, baik strategi ekonomi maupun politik. Sebab, Indonesia akan berhadapan dan berkompetisi dengan dengan negara lain.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang dihubungi, Senin (15/5), mengatakan Indonesia hanya punya kesempatan sekali untuk keluar dari middle income trap atau jebakan negara-negara berpendapatan menengah karena bonus demografi (kependudukan) yang akan mencapai puncak usia produktif pada 2035 mendatang.

"Selama kurang lebih 12 tahun ke depan, kalau pemimpin kita hanya bekerja dari Istana, tanda tangan berbagai peraturan, maka kesempatan itu bisa berlalu karena mungkin hanya bangun infrastruktur, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya," kata Aditya.

Pemimpin ke depan, papar Aditya, harus paham masalah dan punya keberanian menyelesaikan, sehingga dia lebih leluasa menetapkan langkah pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Kalau tidak paham masalahnya, meski kita penuh berkah karena berada di garis katulistiwa, kita akan miskin terus kalau akar masalah tidak diubah. Karena nanti jumlah penduduk manula meningkat, penduduk muda yang produktif turun, sehingga kita menjadi negara terbelakang dan miskin," kata Aditya.

Menurut dia, salah satu akar masalah yang membuat pembangunan berjalan lamban adalah Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus mengulang kesalahan masa lalu. Dua otoritas sektor keuangan itu membiarkan bank terus menyalahgunakan dan membiarkan fungsi intermediasi tidak jalan sebagaimana mestinya.

Kredit banyak disalurkan ke kroni-kroni penguasa, terutama ke sektor properti yang rentan bubble (menggelembung) karena dijadikan sebagai ajang untuk spekulasi mencari keuntungan sesaat. Sementara sektor pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibiarkan. "Kalau ini tidak dibenahi, Indonesia tidak mungkin bangkit," kata Aditya.

Dosa Masa Lalu

Sementara itu, Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho, mengatakan dosa masa lalu yang terus menggelayuti dan membebani pemerintah adalah kewajiban membayar bunga utang kepada para konglomerat yang banknya pernah menerima obligasi rekapitalisasi perbankan (obligasi rekap) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat krisis moneter pada 1997-1998 lalu.

Kalau BLBI, para debitur/obligor hingga saat ini masih ratusan triliun rupiah belum dibayarkan kembali ke negara. Sedangkan obligasi rekap malah membebani pemerintah dengan membayar kepada debitur selama 50 tahun. Hal yang tidak pernah ada di dunia di mana kreditor membayar ke debitur.