Program Capres Soal Memajukan Ekonomi Sangat Menentukan Pilihan

Berkaca dari Pilpres Amerika Serikat 1992 itu, Denny JA menduga lawan-lawan Ganjar Pranowo akan menjadikan ekonomi sebagai isu utama. Bahkan isu ekonomi mengalahkan isu soal agama, korupsi dan hak asasi manusia.

"Mereka akan mengatakan, lihat rekam jejak Ganjar ketika menjadi gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Periksa data BPS. Bukankah persentase kemiskinan di Jateng nomor dua terburuk di Jawa (2022)? Bukankah persentase kemiskinan di Jateng lebih tinggi dibandingkan prosentase kemiskinan di Indonesia (2022)?" sebutnya.

Denny mengungkapkan, patut diduga ke depan aneka bentuk informasi soal Ganjar Pranowo dan kemiskinan di Jawa Tengah segera memenuhi media sosial. Saat ini merupakan era di mana setiap individu bisa mengunggah dan mem-forward apapun yang mereka anggap penting.

"Model info seperti ini akan meluas: 'jika di satu provinsi Jawa Tengah saja Ganjar gagal soal kemiskinan, bagaimana Ganjar bisa mensejahterakan ekonomi Indonesia yang berjumlah 38 provinsi? Jika satu provinsi gagal, bagaimana bisa berhasil di 38 provinsi?" sambungnya.

Denny mengatakan, Ganjar Pranowo kini bersaing dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dari sejumlah lembaga survei, kadang elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi, namun kadang Prabowo Subianto yang paling tinggi.

Menurutnya, hasil survei-survei tersebut yang menyebut Ganjar Pranowo atau Prabowo Prabowo memimpin sementara bisa benar. Hal itu karena sebagian besar pemilih masih mudah mengubah pilihannya atau dalam bahasa teknis survei disebut soft supporters.

Justru karena masih banyaknya pemilih yang bisa ragu lalu mengubah pilihannya, isu Ganjar Pranowo gagal mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, juga bisa menjadi isu yang potensial mengubah dukungan. Denny JA mengingatkan kembali narasi yang terjadi dalam Pemilu 1992 di Amerika Serikat bisa jadi dimodifikasi untuk Pilpres 2024 dan menghantam Ganjar Pranowo.

Dia meyakini Ganjar Pranowo dan tim pemenangan dari PDIP akan mengerahkan segala upaya untuk meng-counter isu tersebut. Namun, hasil akhirnya tergantung siapa yang bisa lebih meyakinkan publik.

"Untuk kepentingan demokrasi di Indonesia, perdebatan mengenai track record calon presiden, yang disertai data dan fakta, itu adalah perdebatan yang sehat dan mencerdaskan," pungkas Denny JA